Umum

Longsor Ancam Malang Selatan, Pemprov Jatim Harus Segera Turun Tangan

Baca Juga : Reses, Komisi B DPRD Surabaya Terima Aduan Terkait Perlunya Koperasi Untuk Hindari Pinjol

Portaltiga.com - Bencana longsor menjadi ancaman serius warga di Kabupaten Malang wilayah selatan. Diantaranya di Pujon - Kasembon. Hampir setiap tahun, wilayah penghubung Kabupaten Malang - Kediri ini didera longsor hingga memutus akses jalan antarkabupaten. Beberapa di antaranya Desa Lebaksari Kecamatan Pujon yang berbatasan dengan Kecamatan Ngantang. Di titik longsor terjadi cukup besar hingga memutus akses jalan. Setelahnya, akses lalu lintas dibuat sistem buka tutup. Namun, imbasnya kemacetan panjang. "Selain itu ada titik rawan lain, yakni di Desa Bendosari yang mau masuk ke Kasembon. Sampai sekarang itu belum ditangani. Di sana ada jurang tinggi. Ini harus segera diperbaiki. Sebab, kalau hujan terus menerus dan terjadi longsor akan tambah parah," kata anggota Komisi D DPRD Jatim Khofidah, saat reses di Desa Boro, Kecamatan Karangploso, Kamis (3/2/2022). Khofidah mendesak agar Dinas PU Binamarga Provinsi Jatim segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Bukan saling menunggu atau bahkan saling lempar tanggung jawab karena kewenangan yang berbeda. "Bangunan di atas sungai memang wilayahnya balai besar, kalau sungainya provinsi. Tetapi masyarakat tidak mau tahu soal itu. Tapi bagaimana kawasan itu bebas longsor dan masyarakat aman. Maka kami mohon ini (penanganan) didahulukan. Koordinasi harus segera dilakukan, baik dengan balai besar, kabupaten atau pusat," katanya. Selain longsor, persoalan banjir bandang di kawasan Jalan Sukarno Hatta Kota Malang juga harus segera ditangani. Sebab, setiap kali hujan deras, akses menuju Universitas Brawijaya itu banjir dan macet parah. "Ini terjadi karena di sana tidak ada drainasenya, sehingga air dari utara meluap dan merendam jalan raya. Maka harus dibuatkan drainase yang lebih lebar, sehingga air tidak meluap ke jalan raya. Ini menyangkut nyawa, sehingga harus disegerakan," tutur Ketua Muslimat NU Kabupaten Malang ini. Sementara itu, di sejumlah kegiatan reses, politisi PKB ini juga banyak mendapat keluhan berkaitan dengan persoalan sosial dan pendidikan. Beberapa di antaranya pelayanan BPJS di rumah sakit yang lamban, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran hingga sara pendidikan swasta yang kurang memadai. Khusus untuk perbaikan sarana pendidikan di lembaga swasta dia berharap ada hibah langsung dari pemerintah provinsi. Sebab, kalau hanya lewat hibah anggota DPRD, sangat kurang. "Kalau di Malang ada hibah langsung dari APBD ke sekolah swasta. Di Provinsi mestinya ada, entah mekanismenya seperti apa," katanya. (zaq/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait