Portaltiga.com - Masyarakat Kepanjen, Kabupaten Malang, sambat kesulitan mencari pekerjaan. Selain yang baru lulus sekolah, pengangguran dampak dari pandemi Covid-19 lalu, juga masih kesulitan mendapat pekerjaan.
Hal ini salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Jatim Dr Agus Dono Wibawanto saat menggelar jaring aspirasi masyarakat masa Reses II 2023 di Desa Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang.
Dari data yang ada menyebutkan lulusan SMK di Kabupaten Malang setiap tahun ada sekitar 14 ribu orang. Sedangkan yang bisa langsung bekerja hanya sekitar 35 persen saja.
"Ya kalau orang tuanya punya uang (lulus SMK/SMA) bisa kuliah. Kalau tidak punya uang, ya terpaksa menganggur. Jadi mohon lowongan pekerjaan diperbanyak," kata salah satu warga saat jaring aspirasi di Jl Mentaraman RT 01 RW 04, Penarukan, Kepanjen, Minggu (16/7/2023) pagi.
Menanggapi keluhan itu, Agus Dono mengakui setelah masa pandemi Covid banyak pengangguran. Pemerintah pun diharap melakukan intervensi mengatasi masalah di Kepanjen ini.
Baca Juga : Komisi E DPRD Jatim Soroti Tantangan Pembaruan Peralatan di BLK Kediri
"Masyarakat berharap pemerintah mengakomodasi keinginan mereka. Setelah era Covid banyak masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja," kata anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Selain masalah lowongan pekerjaan, lanjut Agus Dono, masyarakat ingin jalan akses menuju Jalur Lintas Selatan (JLS) bisa segera direalisasikan. Hal ini juga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah pusat.
Baca Juga : Sekwan DPRD Jatim Bagikan 150 Paket Sembako
"Juga tentang program jalan tembus ke JLS itu (di Bantur), karena jalan tingkat dua ini anggaran terbatas. Oleh karena itu, harapannya provinsi dan pusat turun tangan intervensi," tegas politisi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Agus Dono menyampaikan, UMKM di wilayah juga membutuhkan uluran tangan mulai dari permodalan hingga pendampingan agar produknya bisa laku di pasaran.
"Mereka juga berharap subsidi pupuk diberikan lagi. Jangan dikurangi. Banyak masyarakat kerepotan mengubah kebiasaan dari pupuk anorganik ke pupuk organik. Itu butuh waktu lama. Butuh intervensi. Jika subsidi pupuk dicabut, setidaknya ada subsidi lain agar mereka tidak terlalu berat," tegas wakil rakyat asli Malang ini.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
