Umum

Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim

Portaltiga.com - Madura sedang menghadapi ancaman serius dengan lonjakan drastis kasus demam berdarah dengue (DBD). Termasuk diantaranya di wilayah Kabupaten Sampang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, 690 kasus telah tercatat sejak Januari hingga November 2024.

Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan adanya situasi yang tidak wajar.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., menilai lonjakan ini berpotensi untuk dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Menurutnya, KLB dapat ditetapkan jika peningkatan kasus mencapai 2-3 kali lipat dari angka normal.

“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena musim penghujan menciptakan genangan air yang menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (19/12).

Lonjakan kasus DBD telah memberikan dampak besar bagi masyarakat. Plt Direktur RSUD dr. Mohammad Zyn mengungkapkan bahwa mayoritas pasien yang dirawat di rumah sakitnya adalah anak-anak.

"Sejak 1 hingga 12 Desember saja, kami sudah merawat 80 pasien baru. Banyak dari mereka membutuhkan perawatan intensif," jelasnya.

Selain tekanan pada sistem kesehatan, masyarakat juga menghadapi beban ekonomi yang signifikan. Biaya pengobatan DBD yang tidak murah serta kehilangan produktivitas kerja membuat banyak keluarga terpukul secara finansial.

Baca Juga : Pilkada Hemat Anggaran, Budiono: Uangnya Bisa Bantu Makan Bergizi Anak

Faktor Penyebab dan Upaya Pemerintah

Kabid Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes Sampang, Syamsul Hidayat, menyebut cuaca ekstrem dan rendahnya kesadaran masyarakat akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai faktor utama. Genangan air selama musim hujan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Baca Juga : Pembangunan Pabrik Metanol di Bojonegoro, Fauzan Fuadi : Kepala Daerah Baru Harus Siap Berkolaborasi

Pj Bupati Sampang, Rudi Arifianto, mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan pencegahan melalui gerakan 3M: menguras, menutup, dan mengubur. “Selain itu, kami sudah melakukan pengasapan (fogging) dan membagikan abate kepada masyarakat di wilayah rawan,” katanya.

Sri Wahyuni menegaskan perlunya langkah lebih tegas dari pemerintah daerah. “Kita harus bergerak cepat untuk melindungi masyarakat. Penetapan KLB bisa menjadi langkah awal untuk memastikan alokasi sumber daya yang cukup,” katanya.

Selain itu, masyarakat diharapkan lebih sadar pentingnya pencegahan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan kelambu, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala DBD.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan lonjakan kasus DBD ini dapat segera diatasi dan dampak besar yang dirasakan masyarakat dapat diminimalkan

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait