• Selasa, 27 Sep 2022 15:34 WIB

Minyak Goreng Langka, Politisi PPP Jatim: Operasi Pasar Bukan Solusi

Minyak Goreng Langka, Politisi PPP Jatim: Operasi Pasar Bukan Solusi

Portaltiga.com - Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Ahmad Silahuddin angkat bicara terkait kelangkaan minyak goreng terjadi di pasaran. Menurut Ahmad Silahuddin pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya. Kelangkaan minyak goreng di pasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri, Kata Ahmad Silahuddin, Selasa (15/2/2022). Gus Adi, sapaan akrab Ahmad Silahuddin, melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu. Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya dimana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM ," ucapnya. Putra Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab ini berharap bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, lanjut Gus Adi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar bagaimana caranya mereka tidak rugi. "Misalkan pedagang kecil atau UKM ini diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli, kata Gus Adi. Ia meneruskan, jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik, maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergali. Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif. Maka kepada pemerintah agar ada pengaturan yang baik di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik, katanya. "Fraksi PPP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim melalui Dinas terkait agar pentingnya penegakan tata niaga. Operasi pasar bukan solusi utama," pungkas pria asli Jombang. (ars/abi)