Portaltiga.com - Tsunamai menerjang di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Usai diterpa dari pelbagai lembaga survei yang menyebut elektabilitas Partai berlambang Ka'bah terus merosot, kadernya pun terjerat kasus korupsi.
Kali ini, Ketua DPC PPP Bangkalan yang juga Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) ditetapkan tersangka oleh KPK soal jual beli jabatan. Alhasil, organisasi partai pun secara otomatis pun terganggu.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menilai secara normal kalau ada case keterlibatan atau penangkapan ketua partai politik dalam kasus yang ditanggani KPK memang selalu punya efek udara yang signfikan terhadap citra partai.
"Nah, biasanya parpol mengambil langkah tegas," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (1/11/2022).
Namun, lanjut Surokim, di daerah khususnya di wilayah madura justru agak unik. Pasalnya, efek terhadap partai terkadang tidak seperti yang ada di level nasional.
"Menurut saya ya pengaruhnya tetap ada sih. Tetapi kadang-kadang tidak sekuat seperti yang kita bayangkan," ujarnya.
Politik kepartaian ditingkat lokal, Surokim menilai unik lantaran faktor patron dan mobilisasi. "Sehingga jika patron tersebut berganti dan juga sekuat tokoh sebelumnya maka biasanya efeknya tidak terlalu drastis," terangnya.
Lebih jauh, kata Surokim menilai kondisi ini lantaran tantangan besar birokrasi di Madura memang ada pada birokrasi patronase yang terlalu kuat oleh kendali elit.
Hal ini memang menjadi tantangan untuk mewujudkan good governance substantif . "Kuatnya parton ini yang sering tak sejalan dengan semangat penyelenggaraan birokrasi good governance," kata Surokim.
Situasi demikian, lanjut Surokim, memang pelik lantaran kekuatan kelas menengah kritis di Madura yang bisa menjadi watchdog dan korektor elit birokrasi sangat minim.
Baca Juga : Pidato Megawati Dinilai Bukti Kekuatan Karakter Leadership dan Kenegarawanan
Apalagi, masih sering ada perasaan sungkan untuk bisa mengkritisi secara terbuka terhadap penyelenggara negara yang berasal dari trah elit tertentu.
"Saya pikir masih sulit untuk mengharapkan pemimpin publik yang aktivis termasuk melalui pemilu langsung karena faktor budaya tadi," tambah Surokim yang juga peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC).
Sementara, DPW PPP Jatim meminta DPP PPP segera menonaktifkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) dari jabatan Ketua DPC PPP Bangkalan.
Permintaan itu disampaikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca Juga : Pengamat Ungkap 3 Langkah Cermat Demokrat Dukung Prabowo
Menurut Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori, permintaan itu disampaikan melalui surat resmi yang dikirim ke DPP PPP hari ini.
"Kami minta DPP PPP menonaktifkan Ketua PPP Bangkalan demi menjaga kondusif dan terus berjalannya organisasi partai," kata Mujahid.
Mujahid menambahkan, mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, kader atau pengurus yang telribat dugaan korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka harus turun dari jabatan di partai.
"Kita minta Ra Latif untuk saat ini fokus menjalani proses hukum," jelasnya.
Setelah Ra Latif dinonaktifkan, DPW PPP Jatim meminta DPP menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PPP Bangkalan. (gbs/abi)
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
