Portaltiga.com - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dari fraksi PKS, Reni Astuti melaksanakan reses tahun sidang ketiga tahun 2021 di kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan. Masalah Pendidikan seperti kurangnya keberadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menjadi hal yang dikeluhkan masyarakat.
Reni Astuti mengungkapkan bahwa warga Kelurahan Banyu Urip merasa dengan minimnya SMPN tidak asa keadilan bagi warga Banyu Urip ketika memasuki masa PPDB dengan sistem zonasi. Karena dengan sistem zonasi masyarakat akan sulit untuk memilih sekolah SMP Negeri.
"Untuk itu saya mendorong Pemerintah Kota untuk segera menangkap kegelisahan warga sekitar sini agar kemudian segera melakukan langkah-langkah. Kalau memang itu adalah perlu, dengan ketersediaan lahan agar segera direalisasikan," kata Reni, Selasa (19/10/2021).
Namun jika Sekolah Negeri direalisasikan, Reni meminta agar sekolah-sekolah Swasta yang sudah ada di sekitar Kelurahan Banyu Urip tetap diperhatikan. Sehingga kemudian masyarakat bisa punya pilihan mau ke sekolah negeri atau sekolah swasta.
"Ketika sekolah swasta tidak mendapatkan perhatian yang cukup akan berdampak kepada kualitas pendidikan yang berkurang. Jadi harapannya semua harus diperhatikan agar pilihan masyarakat untuk memilih sekolah berkualitas semakin banyak," tambah politisi perempuan asal PKS ini.
Baca Juga : Imbas Kecelakaan Maut Pesta Halowen, DPRD Surabaya Soroti SOP Hingga Pajak RHU
Selain itu, Reni juga disambati oleh Bunda Paud terkait dukungan sarana prasarana untuk kebutuhan mengajar, dan yang terutama dibutuhkan adalah laptop.
"Bunda Paud ini punya kewajiban untuk ngisi Dapodik dan sebagainya, apalagi era PJJ ini mereka sangat membutuhkan, bahkan banyak yang pinjam suaminya atau saudaranya. Ini saya kira segera dipenuhi, sehingga satu Pos Paud Terpadu (PPT) mempunyai satu laptop dan total PPT ada sekitar 843," terangnya.
Baca Juga : Komisi A DPRD Surabaya Soroti Maraknya Tawuran, Koordinasi Dengan Bakesbangpol
Reni Astuti pun akan berusaha mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar hasil aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh semua pimpinan dan anggota dewan benar - benar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya.
"Pemkot harus mengawal serius hasil aspirasi dari anggota dewan yang melakukan reses, sehingga dari legislatif dan eksekutif menyatu dalam satu perencanaan pembangunan yang dipersembahkan kepada warga Kota Surabaya," pungkasnya. (tea/tea)
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
