Headline News

Perusahaan Aplikasi Taksi Online Harus Terkoneksi dengan Dishub

13/11/2017
21 Views

Portaltiga.com – Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) meminta perusahaan taksi online untuk segera menaati Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Di dalamnya salah satu pasalnya disebutkan bahwa perusahaan aplikasi harus terhubungan Dirjen Perhubungan Darat dan Dishub provinsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi. Dirinya berharap perusahaan apilkasi segera menghubungkannya dengan Dishub.

“Seperti yang tertuang dalam permenhub. Saya kira perusahaan aplikasi juga menyambut baik Permenhub 108, yang di dalamnya ada pasal bahwa aplikasinya di-online-kan dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Wahid, Senin (13/11/2017).

Dengan begitu nantinya dishub bisa memantau dan mengontrol kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan aplikasi memiliki izin dari dishub. “Jadi jangan dimasukkan dalam aplikasi kendaraan yang belum mendapatkan izin,” jelasnya.

Kontrol ini nantilah yang akan menjadi bekal untuk memantau kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jatim memberikan 4.450 kendaraan yang diperbolehkan.

Wahid juga berharap, perusahaan aplikasi ini seluruhnya memiliki cabang di provinsi. Kantor tersebutlah nanti yang terhubung dengan dishub provinsi.

Sedangkan perusahaan aplikasi yang sifatnya di pusat, terhubung dengan direktorat perhubungan darat. Sebab, dalam permenhub disebutkan, kendaraan yang operasi di dalam provinsi izin diberikan oleh provinsi. Tapi yang lintas provinsi izin diberikan direktorat perhubungan darat.

“Artinya apa perusahaan aplikasi di pusat harus online dengan direktorat jendral perhubungan darat. Izin yang diberikan aplikasi itu adalah kendaraan yang dapat izin dari direktorat jendral perhubungan darat,” bebernya.

Hanya saja, masih menurutnya, hingga sekarang belum ada perusahaan aplikasi yang menyambungkan dengan Dishub Jatim. Kendati demikian, pihaknya optimis koneksi ini nantinya akan segera dilakukan. Mengingat tidak hanya pihaknya saja yang mewajibkan hal itu. Namun juga direktorat jenderal perhubungan darat dan tertuang dalam permenhub 108 tahun 2017.

Sementara itu, terkait stiker yang abakal memberikan penanda setiap trayeknya. Diungkapkan oleh Wahid bahwa stiker tersebut terhubung dengan barcode. Dan bisa dicek di dishub. Ini nanti sekaligus mengantisipasi jika nantinya terjadi pemalsuan pada stiker yang rencananya berbentuk bulat tersebut.

Sebelumnya, pemasangan stiker itu sendiri termuat di pasal 27 ayat (1) dalam Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Sesuai pasal itu, stiker berbentuk bulat berdiameter 15 sentimeter akan dipasang di kaca depan kanan atas dan kaca belakang. Adapun informasi yang harus termuat di striker itu: wilayah operasi; tahun penerbitan kartu pengawasan; nama badan hukum; dan disertai latar belakang logo Perhubungan.

“Stiker ini dipasang di bagian depan dan belakang,” kata Wahid. (abi)

Leave A Comment