MW Kahmi Jatim Desak Kajati Pelototi Pengelolaan Dana Desa

Portaltiga.com – Kejaksaan Tinggi Jatim didesak untuk terlibat aktif dalam proses pengawalan dalam upaya transparansi pengelolaan dana desa. Ini karena tingkat tingkat kerawanan penyelewengan penggunaan dana desa itu cukup tinggi.

“Perlu pendekatan preventif melalui upaya pencegahan dengan mengedepankan proses transparansi pengelolaan anggaran dana desa,” kata Koordinator Presedium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jatim (MW Kahmi) Jatim Akmal Budianto dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2017 Majelis Wilayah Kahmi Jatim di Aula Pertemuan PWI Jatim, (Jumat, 22/12/2017).

Menurutnya, program transparansi pengelolaan dana desa sangat penting khususnya untuk wilayah Jatim. Aparat penegak hukum harus memotori proses pencegahan penyimpangan pencairan dan penyerapan dana desa, menyusul semakin banyaknya kades yang terkena kasus hukum terkait korupsi dana desa.

Proses penyaluran dana desa telah dikucurkan selama 3 tahun sejak 2015 yang merupakan bagian implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasinya semakin membesar untuk setiap desa pertahunnya.

“Tentunya proses ini sangat rawan menyimpang bila tidak diawasi. Kejati Jatim mesti menjadi motor dalam proses pengawasan dalam kontek membangun transparansi penggunaan DD, pendekatan by sistem mesti dikedepankan,” jelasnya.

Secara khusus Akmal menyatakan jumlah desa se-Indonesia sekitar 70.000 desa, 8.600-an diantaranya berada di Jatim. Alokasi dana yang dikucurkan sangat besar. Program dana desa ini sangat luar biasa sebagai upaya membangun Indonesia dari Desa.

“Besarnya alokasi dana desa jangan sampai menjadi pemicu untuk menjadikan Kades [Kepala Desa] menjadi subjek atau objek dalam proses penyimpangan atau tindak korupsi. Ini mesti dicegah dengan mendorong proses keterlibatan dan partisipasi publik serta transparansi penggunaan DD,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan mengaku pihaknya sangat konsen melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan hukum atas program DD di Jatim. Untuk itu, Kejati Jatim tengah menggagas dan menggodok upaya pengawasan penyaluran DD dengan penggunaan pendekatan sistem.

“Ada best practise program pendekatan pengawasan dana desa melalui proses transparansi. Ini tengah digagas agar bisa dilakukan di Jatim. Harapannya ada program Transparansi Pengelolaan DD bahkan bisa dilombakan,” mantanKajari Surabaya itu. (bmw/tea)

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION