Umum

Jelang PSBB, Dewan Pertanyakan Kesiapan Pemkot

Baca Juga : Jokowi akan Hadiri Peringatan Hari Otoda di Balai Kota Surabaya

Portaltiga.com - Jelang sehari lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya pada 28 April11 Mei 2020, kesiapan Pemerintah Kota Surabaya dipertanyakan. Salah satu indikator ketidaksiapannya adalah masalah sosialisasi tentang PSBB yang dirasa kurang. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengatakan, Kesiapan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dalam menghadapi PSBB tentunya harus dengan persiapan yang matang, baik secara moril maupun materiil. Efektif atau tidak, yang jelas masyarakat Surabaya belum memahami secara rinci apa itu PSBB, terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/04/2020). Selain itu dari data MBR yang ada, masih belum semuanya tersentuh Pemkot. Thony mencontohkan, data non MBR (karyawan yang dirumahkan) juga menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat non MBR yang dirumahkan, mahasiswa yang tidak bisa pulang ataupun warga luar kota yang tidak boleh Mudik juga harus menjadi pertimbangan, ujar Thony. Ini yang dari awal kami khawatirkan, sedang kan bantuan dari pemerintah Provinsi hingga saat ini belum ada sama sekali. Kalau bantuan dari Pemerintah pusat sudah diterima Pemkot, ungkapnya. Sambung Thony, persoalan yang mendasar dengan penerapan PSBB ini adalah untuk menekan angka penyebaran virus Corona, dan mempersiapkan langkah ketahanan sosial ekonomi masyarakat dimasa PSBB. Kalau pelaksanaan PSBB tidak membawa dampak apapun, ini artinya pelaksanaan PSBB hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tegas Thony. Dari hasil rapat koordinasi hari ini bersama Wali Kota Surabaya, disebutkan sama Sekretaris Daerah, bahwa persedian sembako yang dipersiapkan sebanyak 362 ton untuk MBR masih kurang 120 ton lagi. Persiapan ketahanan sosial ekonomi  tidak hanya warga MBR yang menjadi korban, namun warga non MBR yang terdampak Covid-19 ini juga berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, imbuhnya. Oleh karenanya, menurut saya pelaksanaan PSBB di Surabaya benar-benar memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat. Kalau tidak ini akan menimbulkan kecemburuan sosial pada warga yang ada di Surabaya, yang berakibat pada munculnya intoleransi pada sesama tukas Thony. PSBB di Kota Surabaya sebelumnya telah disetujui Kementerian Kesehatan RI. pelaksanaan PSBB di kota Surabaya akan berlangsung selama dua minggu kedepan. (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Surabaya Soroti Hal Ini

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023 disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali), Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/3/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Eko …