Advertorial

LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Surabaya Soroti Hal Ini

Portaltiga.com - Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023 disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali), Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/3/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Menuju Surabaya Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan, catatan-catatan itu disampaikan secara kuantitatif atau secara angka-angka, sehingga DPRD Kota Surabaya membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyoroti atau mengecek. Ini sebagai fungsi pengawasan DPRD atas kinerja Pemkot Surabaya.

“Soal perbaikan atau masukan LKPJ kinerja nanti secara detail akan dibahas pansus yang nanti akan menghasilkan rekomendasi. Tentu kita sangat berharap rekomendasi DPRD yang sudah disampaikan di tahun yang lalu itu dilakukan perbaikan dan menghasilkan LKPJ yang saat ini,”ujar dia kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Secara umum, Reni Astuti melibat bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya secara anggaran dan kinerja ada yang sudah tercapai dan ada yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Contoh, ketika Pemkot Surabaya menyampaikan tentang penanganan pengangguran,  sudah banyak program yang diluncurkan oleh Pemkot Surabaya seperti rumah padat karya, job fair dan sinergitas dengan perusahaan (swasta) terkait penyerapan tenaga kerja.

“Fakta di lapangan, kita masih melihat banyak pekerjaan rumah. Masih banyak ditemukan masyarakat yang anak lulus kuliah, lulus SMA kesulitan mencari kerja. Ini nanti perlu didalami terkait pengentasan pengangguran masih jadi tantangan,”beber dia.

Kemudian soal pemenuhan kebutuhan rumah susun (rusun) untuk warga, Reni Astuti melihat bahwa jumlah penduduk Surabaya sangat padat, sehingga banyak keluarga baru. “Tapi pemenuhan kebutuhan rumah kan tidak mudah, begitu mahalnya harga rumah di Surabaya. Kemudian ketersediaan rusun yang masih terbatas kapasitasnya,”
ungkap dia.

Terkait pemenuhan rumah ini, Reni Astuti yang kini terpilih menjadi anggota DPRD RI periode 2024-2029 melihat bahwa Pemkot Surabaya masih menyentuh pada aspek program perbaikan rumah bagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu). Program ini bagus, tapi hanya bisa dirasakan bagi mereka yang sudah memiliki rumah maupun lahan.

Baca Juga : Pemkot Surabaya dan UPN Veteran Sinergi Bantu Sertifikat Halal

“Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki rumah, yang membutuhkan unit rusun. Kita masih punya problem terkait rusun, ini masih menjadi pekerjaan rumah. Terkait ini, pemkot perlu mendapat sorotan,”tegas dia.

Di sisi lain, Reni Astuti juga mengapresiasi terkait upaya Pemkot Surabaya pada akses aksesibilitas pendidikan, terutama wajib belajar 12 tahun. “Program Beasiswa Pemuda Tangguh ini perlu kita apresiasi. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab pemkot, tapi pemkot melindungi anak Surabaya usia SMA/SMK mendapat Rp 200 ribu/bulan, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kemudian beasiswa kuliah yang diberikan kepada hampir 3.800 mahasiswa sangat membantu mereka dalam mewujudkan cita-citanya. Tahun ini, jumlah anak- anak yang akan mendapat beasiswa kuliah meningkat, ” jelas dia.

Kemudian, Reni juga menyoroti persoalan kemacetan lalu lintas masih terjadi di Kota Surabaya.

Baca Juga : Komisi A DPRD Surabaya Soroti Maraknya Tawuran, Koordinasi Dengan Bakesbangpol

Progres pengadaan moda transportasi publik sudah ada dan patut diapresiasi. Meski begitu, proyek ini masih belum tuntas.

Selanjutnya, pengendalian banjir juga masih ada pekerjaan rumah. Ada peningkatan indeks infrastruktur, tapi banjir masih perlu penanganan maksimal.
“Jadi, ada progres infrastrukturnya, tapi penuntasan masih belum. Kita masih merasakan beberapa titik wilayah masih ada banjir,” tegas politisi PKS ini.

Soal penyerapan APBD? Menurut Reni Astuti ini belum bicara soal angka-angka anggaran APBD, tapi lebih kepada target kinerja.

“Kalau pertanggungjawaban APBD itu nanti di bulan Juni-Juli. Jadi, ini beda dengan LKPJ APBD, yang ini soal kinerja. Lha, kinerja ini adalah misalkan capaian terkait dengan pengendalian banjir bagaimana, tercapai apa enggak dan lain sebagainya,” pungkas Reni Astuti.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

Sidang Paripurna, DPRD Surabaya Sahkan Tujuh Fraksi

Pasca dilantiknya para Anggota DPRD Surabaya sejak bulan kemarin (24/08/2024), kini DPRD Surabaya periode 2024–2029 menetapkan susunan Fraksi yang sudah terbentuk meski dengan pimpinan sementara yakni Adi Sutarwijono, S.IP dari PDIP sebagai Ketua bersama …