Portaltiga.com – Komisi D DPRD Surabaya menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program strategis Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026). Salah satu yang menjadi perhatian ialah penurunan tajam realisasi pengadaan barang milik daerah dan alat kesehatan (alkes).
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy D. Mesakh, beserta jajaran, anggota dewan juga mempertanyakan capaian rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan obat, hingga optimalisasi anggaran pelayanan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, mengapresiasi kinerja Dinkes secara umum. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan tren penurunan dan perlu segera dievaluasi.
"Secara keseluruhan payment report-nya sudah bagus. Cuma saya menyoroti beberapa titik yang harus diperbaiki, terutama untuk kinerja di beberapa bagian," ujar Michael.
Ia menyoroti realisasi pengadaan barang milik daerah yang terus menurun. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pada 2024 mencapai 62 persen, turun menjadi 37 persen pada 2025, sedangkan hingga pertengahan 2026 baru sekitar 5 persen.
"Padahal sekarang sudah masuk pertengahan tahun 2026. Ini kenapa? Apa yang perlu disupport? Kalau melihat angkanya, jangan-jangan sampai akhir tahun hanya 20 sampai 30 persen," katanya.
Michael juga mempertanyakan penurunan realisasi pengadaan alat kesehatan yang turun dari 96 persen pada 2024 menjadi 77 persen pada 2025, sementara pada 2026 belum menunjukkan realisasi. Selain itu, ia menyoroti pengadaan obat, bahan medis, rehabilitasi fasilitas kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia yang masih tercatat nol persen.
Di luar persoalan anggaran, Michael meminta layanan kesehatan jiwa di Surabaya diperkuat. Ia mengusulkan agar dokter spesialis kejiwaan, psikiater, maupun psikolog memiliki jadwal pelayanan rutin di puskesmas.
Baca Juga : DPRD Surabaya Pertanyakan Penyusunan Target Pendapatan RS BDH
"Sekarang masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, PHK meningkat. Banyak persoalan kejiwaan yang harus menjadi konsen puskesmas sehingga angka bunuh diri jangan sampai meningkat," tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, William Wirakusuma, turut mempertanyakan rendahnya realisasi rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya yang baru mencapai sekitar 15 persen. Menurutnya, kondisi fasilitas kesehatan yang sudah baik perlu dipertahankan melalui pemeliharaan secara optimal.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Imam Syafi'i, meminta Dinkes membuka hasil pemeriksaan kasus keracunan massal yang sempat menjadi perhatian publik. Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Baca Juga : DPRD Surabaya Usulkan PKL Gembong Direlokasi Dengan Lokasi Tersentral
"Labkesda ini penyumbang pendapatan yang besar. Kalau belanjanya tidak terserap maksimal, apa penyebabnya? Kami justru mendukung agar Labkesda dikembangkan karena market-nya masih terbuka lebar," ujarnya.
Imam juga meminta penjelasan mengenai besaran anggaran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD pada 2023 hingga 2025 untuk mengukur efektivitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy D. Mesakh, menjelaskan rendahnya realisasi pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana pada 2026 disebabkan proses pengadaan yang masih berlangsung.
"Kalau pengadaan alkes dan sarana prasarana, sekarang masih dalam proses pengadaan. Untuk penurunan dibanding tahun sebelumnya, kami sangat menyesuaikan kebutuhan. Ketika kebutuhannya berkurang, otomatis anggarannya juga menurun," jelas Billy.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
