Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/gus-ipul-ingatkan-kepala-sekolah-harus-inovatif-kreatif-kelola-anggaran
Umum
Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Harus Inovatif Kreatif Kelola Anggaran
Portaltiga.com - Seluruh Kepala Sekolah di Jawa Timur (Jatim) harus inovasi kreatif dalam mengelola anggaran. Dimana, anggaran tersebut bersumber dari SPP, Dana BOS dan sumbangan dari sekolah.
"Kepala sekolah menyadari ada hal yang memang diperbolehkan, dan ada yang tidak," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf kepada wartawan usai pembekalan Kepala Sekolah se Jatim di hotel New Grand Park Surabaya, Jumat (11/8).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) sendiri berupaya melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap kasus pungli di sekolah. Salah satunya, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang harus melibatkan komite sekolah dan wali murid.
"Saya menyadari, sekolah perlu biaya yang tak kecil dalam mengembangkan sekolah. Serta untuk meningkatkan kualitasnya. Namun, perlu diperhatikan juga aturan dan ketentuan harus diikuti," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini.
Gus Ipul yang juga Ketua Satgas Pungli Jatim ini menyadari, sekolah perlu biaya yang tak kecil dalam mengembangkan sekolah. Serta untuk meningkatkan kualitasnya. Namun, perlu diperhatikan juga aturan dan ketentuan harus diikuti.
Selain mengelola keuangan dengan baik, Gus Ipul juga berharap seluruh sekolah bisa meningkatkan kualitasnya. "Di Jatim terdapat 900 SMA dimana 400 adalah SMA Negeri yang kualitasnya sudah sangat baik. Tercatat masi ada 80 SMA swasta yang kondisinya masih perlu ditingkatkan lagi," ujarnya.
Kepala Dindik Jatim Saiful Rahman menambahkan, kepala sekolah harus lebih berhati-hati sekarang. Peralihan dari kabupaten ke pemprov, semuanya menyoroti SMA/SMK.
Setiap tindakan selalu menjadi kritik dan pengawasan banyak kalangan. "Kami memberikan bimbingan untuk menyusun RKAS. Supaya mereka terlepas dari saber pungli," tuturnya.
Saat ini, dana SPP telah ada regulasi dari surat edaran (SE) gubernur. Dengan hitungan menggunakan IPM, indeks daya beli masyarakat sebagai dasar penerapan SPP. "Setiap kabupaten berbeda nilainya," tandasnya. (Bmw)
