Politika

Gubernur Jatim: Longsor Di Ponorogo Bukan Bencana Nasional

    Portaltiga.com :Bencana longsor di Ponorogo merupakan bencana tingkat provinsi dan kabupaten dan bukan nasional. Artinya, Pemprov Jatim dan Pemkab Ponorogo yang menangani, sedangkan pemerintah pusat melakukan pendampingan dan memfasilitasi.   Karena itu, tanggungjawabnya ada ditangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan kabupaten Ponorogo. "Longsor di Ponorogo adalah tanggungjawab Pemprov Jatim dan kabupaten setempat," kata Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (3/4). Menurutnya, hal yang penting dilakukan adalah penanganan korban terdampak setelah longsor. Yakni soal kebutuhan hidup korban dan relokasi. Seperti, penanganan bencana Gunung Kelud yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. "Kemarin Bu Mensos menawarkan bantuan Jadup (jatah hidup), terima kasih. Tapi kami akan minta ke Bu Mensos biar provinsi dan kabupaten yang tangani dulu. Karena ini murni tanggungjawab provinsi dan kabupaten," jelasnya. Bantuan dari Mensos, lanjutnya, nanti dikelola oleh kabupaten. Tapi, untuk jadup akan ditangani langsung Pemprov. Kami bukan menolak bantuan Mensos, tapi biar untuk daerah lainnya. Bencana Gunung Kelud saja kami mampu kok. Ini karena statusnya adalah bencana kabupaten bukan nasional," ujarnya. Sesuai ketentuan, menurutnya, sebesar Rp 900 ribu per bulan diberikan kepada masing-masing korban. Sementara ini yang terdata 30 kepala keluarga bakal memperoleh bantuan. "Tapi saya minta ke Pak Bupati agar merumuskannya. Sampai berapa lama mereka mendapatkan bantuan hidup itu," jelasnya.   Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menegaskan, pencarian korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo akan terus dilakukan tanpa batas waktu. Ini sesuai permintaan tokoh agama dan pemerintah kabupaten. "Dari 28 korban tanah longsor yang terkubur, hingga semalam sudah ditemukan dua orang jenazah. Ada enam unit ekskavator yang sudah masuk ke lokasi bencana. Cuaca yang buruk hanya efektif enam jam melakukan pencarian. Untuk pengungsian ada sebanyak 30 KK di Balai Desa setempat," jelasnya. Penambahan eskavator menjadi 10 itu, lantaran Tim SAR Gabungan mengalami kesulitan mencari korban yang tertimbun tanah. Medan sulit dan cuaca buruk menjadi penghambat Tim SAR dalam pencarian korban.   "Eskavator yang ada disiapkan semuanya delapan, baru enam yang masuk (ke lokasi longsor). Rencananya akan kita tambah jadi 10 eskavator," tambah Ketua Umum DPD Partai Demokrat ini. (Bmw)  

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait