Advertorial

Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafi'i mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait insiden Feeder Wira Wiri Suroboyo Nomor Lambung 29 yang tercebur sungai di kawasan Gunung Anyar, Kamis (19/9/2024). …

Kursi pimpinan DPRD Surabaya periode 2024-209 bakal diisi oleh legislator asal PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra. Dari empat partai politik ini, tiga di antaranya sudah mengirimkan surat rekomendasinya, yakni Golkar, PKB d …

DPRD bersama Pemkot Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2025 sebesar Rp.12,3 triliun dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/08/2024). …

Komisi C DPRD Surabaya, yang mengurus bidang pembangunan, telah melakukan langkah politik untuk menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di pesisir timur Surabaya. …

Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya lebih memberikan perhatian pada modin dan marbot. Komisi bidang hukum dan pemerintahan ini berharap modin dan marbot diberikan fasilitas yang seperti Kader Surabaya Hebat (KSH), yakni asuransi tenaga ke …

Pemkot Surabaya berencana melakukan pergantian kendaraan operasional. Mobil dinas atau kendaraan pelat merah yang masih bersumber pada Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dialihkan ke kendaraan listrik dengan sistem sewa. …

Kasus parkir liar dikawasan wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang memasang tarif parkir yang tinggi hingga Rp 35 Ribu yang berjasil ditemukan oleh wali kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak pada Jumat (12/07/2024) menjadi potret lemahnya pengawasan pa …

Komisi A DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang menggelar program nikah massal. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi warga Kota Pahlawan. …

Revitalisasi Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS) bakal dilakukan Pemkot Surabaya. Nantinya THR-TRS bakal dijadikan tempat konser yang berstandar internasional. …

Pemerintah Kota Surabaya berencana melakukan penertiban Kartu Keluarga (KK). Untuk akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintahan ini mengambil kebijakan satu persil tanah maksimal diisi tiga KK. …