Umum

FPKB DPRD Surabaya Nilai Draf KUA-PPAS Belum Menampung Aspirasi Masyarakat

Baca Juga : Penasaran Siapa Saja Anggota DPRD Surabaya Periode 2024-2029? Ini Daftar Sahnya

Portaltiga.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya menilai, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemkot Surabaya belum mencerminkan kepentingan masyarakat banyak. Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Minun Latif mengatakan, draf KUA-PPAS sebagai pijakan pembahasan APBD 2020 yang diterima DPRD Surabaya dinilai mengabaikan masukan-masukan masyarakat yang dijaring anggota DPRD pada masa reses. "Reses yang menjadi ujung tombak penjaringan aspirasi tak lagi dianggap. Ini karena program Jasmas yang didalamnya mencakup dana hibah sudah dihentikan sejak beberapa tahun berselang," katanya Senin (14/10/2019). Abah Minun, sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya (legislative) bukan tukang stempel yang begitu saja disodorkan barang yang sudah jadi. Sementara konsekuensi di belakangnya ikut menanggung. "Ayolah, kami dilibatkan dalam menyusun dan membahas, sebab ada banyak kepentingan Masyarakaat yang disampaikan ke kami sebagai wakil mereka, dan itu harus diakomodir, sebab kami yang di masyarakat mengetahui betul apa yang dibutuhkan warga," katanya. Selain hasil reses, lanjut dia, KUA-PPAS juga harus mempertimbangkan pembahasan-pembahasan di Komisi. "Di Komisi itu semua permasalahan masyarakat dibahas dan semestinya ditelurkan dalam bentuk KUA-PPAS," katanya. Minun menambahkan, pihaknya juga berharap hibah Jasmas kembali digulirkan. Sebab, cara itu yang menjadi ujung tombak anggota dewan menyerap aspirasi warga. "Warga sangat butuh, kalau itu dia abaikan kita dianggap ngomong tok," katanya. Adapun mengenai adanya kasus Jasmas yang menimpa anggota dewan sebelumnya, Abah Minun meminta jangan menggeneralisasi semua anggota dewan seperti itu. "Itu hanya oknum, jangan digebyah uyah," pungkasnya. (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

Laziznu dan LBM Tegur Pemkot Surabaya Soal Zakat Kampung Madani

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) PCNU Kota Surabaya menyikapi surat edaran (SE) Sekda dengan nomor 400.9.7 /6616/436.7.11/2024 perihal pembentukan sub Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kampung Madani …

DPRD Surabaya Apresiasi Pelaksanaaan Pasar Murah Pemkot

DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi atas pelaksanaan pasar murah serentak yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Upaya itu dinilai sebagai terobosan untuk menekan inflasi, kelangkaan barang dan solusi atas distribusi komoditi tertentu agar le …