Umum

Tak Punya Biaya, Siswi Ini Terancam Putus Sekolah

Baca Juga : Dana BPOPP SMA dan SMK Cair, Khofifah: Anak-anak Belajar Yang Rajin

Portaltiga.com - Alfia Nur Fadillah, siswa kelas XI SMA swasta di Surabaya, terpaksa tidak berani masuk sekolah karena menunggak SPP beberapa bulan. "Ya gimana lagi mas, orang tua sudah tidak bisa membayar tunggakan uang sekolah. Jadi saya harus istirahat dulu di rumah. Kalau nggak ada biaya lagi ya harus berhenti. Sekolah bagi saya mungkin hanya mimpi termasuk meraih cita cita yang saya impikan," ujarnya, Selasa (24/9/2019). Perjalanan sosok gadis ini untuk terus bisa melanjutkan sekolah juga cukup memprihatinkan. Masih untung dirinya bisa diterima di salah satu SMA Swasta di Surabaya pasca lulus SMP. Dimana tidak, melanjutkan sekolah SMA dirinya hanya berbekal ijazah foto copy bukan yang asli. "Iya mas untuk masuk SMA kemarin saya hanya menggunakan foto copy ijazah SMP. ijazah SMP saya belum diambil masih ditahan pihak sekolah karena tidak ada uang untuk mengambilnya," ungkapnya. Sehari-hari Alfia tinggal bersama orang tuanya di kamar kos berukuran 3 x 4 di kawasan Jl Bogangin Surabaya. Kamar sekecil itu dihuni oleh enam orang anggota keluarganya. Karena kondisi perekonomian yang pas-pasan tersebut, terpaksa dia dan saudara serta orang tuanya harus berhimpit-himpitan. Yuli Isyanto, ayah Alfia, sehari-hari hanya bekerja serabutan, apa saja ia lakukan asal dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kini sepeda motor butut satu-satunya miliknya juga terkena razia petugas, karena tak punya secarik dokumen pun ia miliki termasuk STNK maupun BPKB. Sementara ibunya, Nurul Chusnah hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. "Dulu saya jualan makanan ringan untuk anak-anak sekolah, tapi kini modalnya habis jadi nggak jualan lagi," ujar Nurul. Alfia kini membutuhkan uluran tangan untuk melajutkan sekolahnya. Agar ia bisa lulus dari sekolah swasta. "Cita-cita saya pingin jadi dokter mas, tapi kalau tidak ada biaya ya bagaimana lagi," ujar Alfia sambil menunduk. Kasus yang menimpa Alfia Nur Fadillah mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus serupa di Kota Kabupaten di Jatim. Peran pemerintah provinsi sebagai pemegang kebijakan sangatlah diperlukan. (ars/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait