Politika

Perajin Tradisional Akui Khofifah Jago Mengentas Kemiskinan

Baca Juga : Khofifah-Emil Menang Quick Count, Ini Harapan Penasihat Fraksi Golkar dan Ketua Fraksi PKS

Portaltiga.com - Ketimpangan kesejahteraan kota-desa dan kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini juga yang mendorong calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kembali membangun Jawa Timur untuk mengentas kemiskinan. Merujuk data terbaru BPS (Badan Pusat Statistik) per September 2017, yang diakses pada Sabtu (3/3/2018), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih mencapai 4.405,27 ribu jiwa atau di kisaran 11,20 persen jumlah penduduk. Kemudian, tingkat ketimpangan per September 2017 tercatat sebesar 0,415. Angka ini meningkat sebesar 0,019 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,396. Ketimpangan perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,442, naik dibandingkan Gini Ratio Maret 2017, sebesar 0,418. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,317 turun dibandingkan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,326. Angka tersebut mendorong Khofifah membasmi kemiskinan dengan program khusus yang dinavigasikan dalam 9 program unggulan Khofifah-Emil (Nawa Bahkati Satya). Program mengatasi kemiskinan tersebut termaktub dalam Jatim Sejahtera. Program ini juga yang disampaikan Khofifah saat mengunjungi desa Kemuteran, Gresik pada Kamis (1/3/2018) kemarin ketika berbincang dengan Perajin Songkok Padi Mas, Ahmad Isfa' Ali. Kalau mengatasi kemiskinan programnya apa? Tanya Ali yang merupakan generasi kedua perajin songkok, saat berdialog dengan Khofifah. Kalau kemiskinan itu, PKH (Program Keluarga Harapan) itu, jawab Khofifah dengan senyum. Seketika, Ali merespon dengan yakin bahwa wanita yang pernah menjabat dua kali menteri di dua era Presiden berbeda ini sangat hafal bagaiamana mengatasi kemiskinan. Ali memuji Khofifah. Ini sih jagonya, pujinya. PKH ala Khofifah memiliki tambahan dengan pemberdayaan dan pelatihan keterampilan. Hal tersebut, disebutkan Khofifah untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur. Cuma PKH itu harus diikuti pemberdayaan. Pada saatnya dia menerima, pada saatnya dia harus mandiri, jelasnya. Program PKH yang dijalankan Khofifah ampuh membasmi kemiskinan secara bertahap. Terbukti berdasarkan data BPS terbaru, saat menjabat Menteri Sosial RI 2014-2018. Khofifah sukses menurunkan angka kemiskinan hingga 1,19 juta orang. Hingga September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen), demikian keterangan yang tertulis dalam data BPS. Kemudian, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017. Lalu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, pada bulan September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393. Tak heran jika Kementerian Sosiasl era Khofifah sukses raih banyak prestasi. Mulai dari Wilayah Bebas Korupsi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hingga Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas program Risol Gepeng (Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis). Jurus Khofifah untuk membasmi kemiskinan itu termaktub dalam navigasi Nawa Bhakti pertama, yakni Jatim Sejahtera. Dalam program tersebut Khofifah-Emil berkomitmen Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial dengan mengagas PKH plus untuk penduduk miskin di 38 kabupate/kota wilayah Jawa Timur. Khofifah-Emil juga memberikan perhatian khusus untuk penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan. Gagasan tersebut akan disubsidi pemerintah provinsi dengan anggaran yang meningkat mengikuti peningkatan pendapatan APBD provinsi. (tim/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait