Umum

3 Masalah BUMD Harus Diurai untuk Bisa Topang PAD Jawa Timur

Portaltiga.comBUMD yang dimiliki Pemprov Jatim berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur.

Diharapkan, BUMD dapat menjadi contoh dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas, agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat membuka diskusi BUMD Outlook 2025 "Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur" yang diselenggarakan di Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Rabu (12/6/2024).

“Saya berharap agar BUMD memberikan suatu kerja dan tauladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD,” kata Gus Sadad.

Ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemi Covid-19.

Dia berharap agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.

“Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” tambahnya.

Gus Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.

“Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyenggaraan pemerinatah Jawa Timur yang optimal. Kalau komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Karena kadang kadang kegairahan kita intuk menggerakakkan BUMD itu tidak ada,” tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya.

Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal.

“Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapi Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo.

Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem kerja sama operasi (KSO).

Baca Juga : Ini Pesan Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah di Hari Anak Nasional 2024

Terobosan itu menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.

KSO adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar kedepan tidak menimulkan masalah hukum.

“KSO seperti apa kedepanya, tentu kalau kita KSO-kan BUMD perlu banyak kajian. Aprasial dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” tegasnya.

“Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Perda. Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.

Baca Juga : Peringatan HAN, Politisi Gerindra Ini Ajak Tekan Angka stunting dan Cegah Bullying Anak

Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial.

“Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong pak Kabiro adalah aspek meritokratif. Artinya ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” pungkasnya.

Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan misi profesional dan sosial yang sudah dibebankan oleh Pemprov Jatim.

Diantaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemi Covid-19 atau saat hari besar.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian, agar tidak terjadi panic buying, yang membuat harga tidak stabil di pasaran.

“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalilan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu kita mensupport PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid-19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi.

“Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” jelasnya.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

KPU Jatim Tetapkan 120 Caleg DPRD Provinsi Jatim Terpilih

Sebanyak 120 orang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Selasa, 28 Mei 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan …