Umum

Komisi C Wacanakan Program Trans Jatim Dikelola Swasta, Ini Alasannya

Portaltiga.com - Komisi C DPRD Jawa Timur mewacanakan agar pengelolaan Bus Trans Jatim kedepan menggandeng swasta. Komisi C berharap Pemprov tidak hanya bergantung APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Ketua Komisi C Abdul Halim mengatakan Pemprov Jatim harus menggandeng pihak swasta untuk bekerja sama menambah koridor, agar sistem transportasi terintegrasi tersebut berkembang keseluruh Jawa Timur.

“Kalau bisa kedepan harus diswastakan, kecuali APBD kita mencukupi karena koridornya luas sampai seluruh Jawa Timur. Bisa kita bayangkan, kalau semua ibaratnya nyusu ke APBD berapa yang tergerus hanya untuk Trans Jatim,” kata Abdul Halim saat kunjungan kerja di kantor UPT LLAJ Malang Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur pada Selasa (7/11/2023).

Ia mengakui, Program Bus Trans Jatim merupakan salah satu terobosan Pemprov untuk mengurangi kemacetan serta memberikan transportasi yang aman bagi warganya.

Oleh karena itu, dia berharap agar kebijakan itu terus dikembangkan, dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola Trans Jatim. Agar jalur transportasi publik terintegrasi itu dikelola dengan profesional, sehingga menguntungkan.

Baca Juga : 3 Masalah BUMD Harus Diurai untuk Bisa Topang PAD Jawa Timur

“Bukan kita mengabaikan tentang banyak hal positif program transportasi terintegrasi, seperti mengurangi kemacetan, mengurangi emisi, lalu kemudian pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas sangat tereduksi. Dan dengan adanya program ini berdampak sangat positf,” tambah anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura itu.

Halim mengakui kalau anggaran yang digunakan program ini cukup besar. Hal itu digunakan untuk subsidi angkutan, yang mematok harga murah bagi penumpang.

Baca Juga : Komisi D Matangkan Trans Jatim Koridor IV, Koordinasi Bareng Dishub Jatim dan Pemkab Gresik

“Kalau kemudian menggunakan APBD ini agak berat. Kalau dilihat misalnya ongkos pelajar dan mahasiswa sekali jalan Rp2500. Bayangkan kalau dari Gempol ke Bunder ya kalau biasa hampir Rp20 ribu sampai Rp25 ribu. Belum lagi bagaimana waktu memerlukan lama da harus oper, kalau terintegrasi kan keamanan dan kecepatan waktu jadi andalan,” tambah anggota Fraksi Gerindra ini.

Dia berharap agar pembentukan BUMD khusus untuk menangani Trans Jatim bisa segera direalisasikan. Agar kebijakan untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi di seluruh Jatim bisa diwujudkan.

“Kalau ini jalan dan antusiasme masyarakat tinggi, saya kira tidak ada persoalan kalau akhirnya ini diswastakan. Setiap kebijakan yang dijalankan pasti ada konsekuensi dan bagaimana meminimalisir resiko yang ada,” pungkasnya.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

KPU Jatim Tetapkan 120 Caleg DPRD Provinsi Jatim Terpilih

Sebanyak 120 orang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Selasa, 28 Mei 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan …