Umum

Pokja Judes Akan Gelar FGD Soal Kartu Miskin

Portaltiga.com - Kelompok Kerja Jurnalis Dewan Surabaya (Pokja Judes) bakal menggelar diskusi Focus Group Discussion (FGD) atau Obral-obrol bertajuk "Kartu Miskin VS Status Ekonomi" pada Rabu (25/1/2023).

Pada diskusi tersebut, Pokja Judes akan menghadirkan dua narasumber kompeten di bidangnya masing-masing, yakni pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Moch. Mubarok Muharam dan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna.

Ketua Pokja Judes, Maulana menyampaikan, ihwal munculnya ide diskusi ini karena sebagai jurnalis perlu menyuguhkan informasi teraktual untuk masyarakat.

"Berangkat dari kewajiban sebagai jurnalis untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujar Maulana, Selasa (24/1/2023).

Ia berharap, atas hadirnya diskusi yang dibawakan secara santai, penuh inspirasi bisa menghadirkan solusi terbaik dari setiap tema yang diusung.

"FGD ini jadi ajang pencerahan bagi jurnalis dan masyarakat umum. Ini karena tema-tema yang diusung kita ambil dari realita yang ada di masyarakat," terangnya.

Baca Juga : Insan Pers dan Mahasiswa Surabaya Adakan Aksi Tolak RUU Penyiaran

Ia membeberkan, diskusi semacam ini akan digelar secara rutin dengan tema berbeda setiap 2 minggu sekali bertempat di press room Pokja Judes di Gedung DPRD Surabaya.

"Jurnalis Dewan Surabaya menggelar FGD yang rencananya akan dilakukan secara rutin per 2 minggu sekali," sebutnya.

Baca Juga : Perseteruan Sengketa Tanah di Surabaya, Widowati Menang dalam Peninjauan Kembali

Seperti yang ia sampaikan sebelumnya, pada diskusi nanti mengangkat persoalan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta kesejahteraan warga, bahkan persoalan politik.

"Semoga ini bisa menjadi ajang pencerahan masyarakat sehingga membawa kehidupan lebih baik baik dari sisi SDM (sumber daya manusia) maupun tatanan pemerintahan khususnya di Kota Surabaya," tandasnya.

Diketahui, di Surabaya sedang ramai perbincangan soal penempelan stiker keluarga miskin. Terobosan pemkot itu seketika mendapat berbagai respon, tak kecuali dari DPRD Surabaya. (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

DPRD Surabaya Bahas Pansus Raperda Badan Riset Dan Inovasi Daerah

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan ke dua atas Perda Kota Surabaya no 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya di ruang Komisi D DPRD Kota Surabay …