Portaltiga.com - APBD Jatim 2023 akhirnya kembali ke "khitahnya". Yakni disahkan tepat pada Hari Pahlawan tanggal 10 November. Rapat Paripurna DPRD Jatim pada Kamis (10/11/2022), akhirnya menetapkan dan mengesahkan RAPBD Jatim 2023 menjadi APBD Jatim 2023.
Rapat dipimpun Wakil Ketua DPRD Akhmad Iskandar. Dihadiri pula Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua lainnya, yakni Anik Maslachah dan Sahat Tua Simanjuntak. Serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.
Dalam rapat Paripurna, akhirnya semua 9 Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2023 menjadi APBD Jatim 2023, meski memberikan catatan catatan untuk diperhatikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Bahkan Fraksi Gerindra yang dalam pembahasan memberikan kritikan yang tajam, termasuk mewarnai dengan melakukan aksi walk out yang dilakukan salah safu anggotanya, Rohani Siswanto, akhirnya juga menyatakan menerima meski memberikan beberapa catatan tajam di pendapat akhirnya.
"Meski menerim fraksinya memberikan beberapa catatan keras kepada Pemprov Jatim terhadap APBD Jatim 2023. Sehingga meski menerima pihaknya tetap memberikan pengkritisan," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim M. Fawait.
Menurut Gus Fawait sapaan akrab M. Fawait, ada beberapa pertimbangan yang membuat pihaknya memutuskan untuk menerima RAPBD Jatim 2023 menjadi APBD Jatim 2023.
Pertama dilakukan semata mata ingin membantu Gubernur jangan sampai program yang dilakukan Gubernur untuk masyarakat Jatim menjadi terganggu dengan penenolakan yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra.
Baca Juga : Sidang Paripurna, DPRD Surabaya Sahkan Tujuh Fraksi
Yang kedua, lanjutnya, agar persoalan krisis ekonomi global yang diprediksi di tahun 2023, akan membuat beban masyarakat Jatim semakin berat dengan sikap Fraksi Gerindra yang akan melakukan penghambatan di APBD Jatim 2023.
"Intinya kami tidak mau, sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Sehingga banyak beberapa point yang kita tolak karena tidak sesuai aturan," jelasnya.
"Gubernur harus kita jaga masyarakak kita jaga dan tim anggaran Pemprov Jatim kedepan harus belajar lagi meneliti lebih baik dan menyusun anggaran dengan pas. Sehingga dalam penyusunan anggaran tidak menimbulkan permasalahan seperti saat ini," lanjut pria yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN).
Baca Juga : 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 'Diospek', Ingat Pesan Sekjen Kemendagri Ini
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih atas sinergitas dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan DPRD Jatim sehingga pembahasan Raperda APBD Jatim 2023 bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu serta mempedomani peraturan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara DPRD Jatim dan jajaran eksekutif terhadap Raperda APBD Jatim 2023 maka kata Khofifah dapat disampaikan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp29.299.004.328.593 yang berasal dari PAD Rp18.617.581.813.593, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kemudian untuk belanja daerah, lanjut Khofifah sebesar Rp30.570.972.211.593 yang akan dipergunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer sehingga diperkirakan terdapat deefisit sebesar Rp1.271.967.883.000, yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah.
"Pembiayaan daerah R-APBD Jatim 2023 diproyeksikan Rp1.271.967.883.000 berasal penerimaan pembiayaan dari Silpa TA 2022 sebesar Rp.1.908.850.350.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp636.882.467.000, sehingga Silpa R-APBD 2023 adalah nol," pungkas Khofifah. (ars/abi)
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
