• Jumat, 12 Agu 2022 18:36 WIB

Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji Dinilai Layak Maju Pilgub, tapi Ini Syaratnya

Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji Dinilai Layak Maju Pilgub, tapi Ini Syaratnya

Portaltiga.com - Ketua Golkar Jatim Sarmuji layak untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024. Hal ini dikatakan politisi senior Partai Golkar, Rudwan Hisjam, menyikapi pernyataan politisi senior Golkar lainnya Freddy Purnomo. Freddy menyatakan terlaku dini memunculkan nama Ketua Golkar Jatim Sarmuji untuk maju di Pilgub Jatim karena masih banyak kader lain yang miliki kemampuan dan layak maju di Pilbub Jatim 2024. Namun, menurut RH sapaan akrab Ridwan Hisjam, seorang ketua DPD PG provinsi harusnya wajib mencalonkan diri sebagai Cagub maupun Cawagub pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Untuk mencalonkan diri sebagai Cagub dan Cawagub, ketua DPD PG Provinsi juga tidak boleh memikirkan modal (uang). Sebab perolehan suara dan kursi Partai Golkar di DPRD itulah modal utamanya maju. Tinggal mencocokkan apakah pantas sebagai Cagub atau cukup sebagai Cawagub saja, ujarnya. RH menolak keras perilaku politik kader Partai Golkar yang lebih suka menjual suara partai untuk Cagub dan Cawagub untuk kader partai lain mupun eksternal, lantaran dirinya enggan maju sendiri akibat tidak memiliki modal finansial. "Ingat ketua DPD adalah simbol partai di daerah. Bila ketua DPD Maju maka akan membuat kader semakin bersemangat untuk memanangkannya. Karena ini marwah partai," jelasnya. "Dan Itulah cara untuk menaikkan elektabilitas Partai Golkar di Pileg maupun elektabilitas Ketua umum Airlangga Hartarto di Pilpres mendatang. Kader akan bergerak secara simultan dan akan maksimal dalam memenangkan. Karena pimpinan mulai ketua unum dan ketua DPD maju di Pilpres dan Pilkada kepala daerah," lanjut mantan ketua DPD Partai Golkar Jatim ini. Namun Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menyarankan, agar lebih maksimal, Sarmuji mundur dari anggota DPR RI. Ini dilakukan untuk memaksimalkan kerjanya serta lebih fokus lagi dalam pemenangan dirinya di pilgub dan kemenangan Ketua Umum di Pilpres serta kemenangan maksimal di Pilleg 2024 mendatang. "Ini agar lebih fokus mengelola partai dalam meraih kemenangan di Pemilu dan Pilkada 2024," pungkasnya. Sementara itu menyikapi hal ini, M. Sarmuji ketika dikonfirmasi menggatakan itu adalah motivasi yang cukup bagus yang dikatakan kader senior partai Golkar Ridwan Hisyam. Dan pihaknya menyambut positis apa yang dikatakannya. "Apa yang dikatakan Bang Ridwan Hisyam cukup posituf dan akan membuat konsolidasi partai menjadi lebih kuat dan akan membuat target kemenangan di Pemilu 2024 akan semakin besar diwujudkan," ujarnya, Sabtu (30/07/22) Namun kata Sarmuji, menempatkan orang untuk maju di Pilkada baik Bupati Walikota khususnya Gubernur, bisa Ketua dan bisa juga kader lain yang memiliki potensi untuk dimajukan di Pilkada baik Bupati, Walikota ternasuk Gubernur. "Prinsipnya kita menerima apa yangg dikatakan bang Ridwan, namun yabg lebih prinsip lagi dalam pilkada tudak harus dan wajib ketua partai. Siapa kader yang memiliki potensi jadi maka akan kita jadikan," jelasnya. Ketika disinggung agar lebih fokus menghadapi pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilu Preaiden termasuk Pilkada Gubernur khususnya, dirinya disarankan mundur dari DPRRI, Sarmuji mengatakan dirinya menghormati saran tersebut. Tapi yang perku diingat kata Sarmuji, menjadi tokoh partai politik tujuan utamanya adalah menduduki jabatan publik. Kalau di legislatuf maka menjadi anggota DPR baik DPR RI dan DPRD Propinsi, Kota dan Kabupaten. Kalau di eksekutif maka menjadi Kepala daerah. Kalau kita harus mundur maka itu lanjut Sarmuji merugikan partai. Pasalnya tujuan berpartai adalah rekruitmen politik untuk bisa menduduki pejabat publik. "Bahwa pilihannya dineksekutif dan legislatif, disesuikan ditempatnya masing masing. Kalau menjadi ketua DPD melepaskan jabatan publiknya yang sangat disayangkan kalau itu dilakukan," ucapnya. "Saya peribadi alhamdulillah sampai saat ini bisa membagi waktu dalam upaya mewujudkan target kemenangan partai Golkar di Jatim sebagi ketua DPD dan menjalankan fungsi pejabat publik di DPR RI," lanjut pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. (ars/abi)