Umum

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Tertibkan ASN Penghuni Rusun

Portaltiga.com - DPRD terus mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menertibkan para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Pasalnya, diketahui banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menggunakan rusunawa yang dinaungi Pemkot Surabaya. Padahal sekitar 11.000 orang sudah mengantri guna mendapatkan rusunawa.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH. Thony menjelaskan, setidaknya para ASN Pemkot Surabaya setidaknya tau diri, karena rusunawa yang ada di Kota Pahlawan, dipergunakan bagi para MBR.

Semestinya para ASN ini tau diri, kalau mereka merasa ada kemampuan (segera) keluar dari rusun, mencari tempat yang lebih layak, lebih punya masa depan. Kalau rusun kan sifatnya sewa, harapan kami kan mereka bisa membeli, sehingga jadi milik sendiri, ujar AH Thony, Selasa (8/2/2022).

Selain ASN, AH Thony sendiri juga melihat, banyaknya warga umum, yang sudah mampu, bahkan memiliki kendaraan roda 4 dalam beraktivitas sehari-hari, namun tetap meninggali rusunawa.

Baca Juga : Laziznu dan LBM Tegur Pemkot Surabaya Soal Zakat Kampung Madani

Ini tidak saja berlaku pada ASN, tetapi juga pada kelompok masyarakat yang sudah memiliki perekonomian yang baik. Banyak mereka yang sekarang ini bermobil, punya usaha yang baik, tapi mereka lebih banyak tinggal di rusun, maka disitu dianggap murah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, terangnya.

Dalam hal ini, Thony mendorong Wali Kota Surabaya segera menertibkan para penghuni rusunawa, yang sebenarnya diperuntukan bagi MBR.

Baca Juga : Bagikan Takjil, Jurnalis Dewan Surabaya Ingin Jaga Kondusifitas Surabaya Jelang Pilkada

Untuk ini pun juga begitu, kita harapkan juga dinaikan kelasnya, Pak Wali Kota akhirnya bisa mampu mengidentifikasi mereka. Jangan lepaskan mereka begitu saja, tapi ada satu langkah lanjutan, bertemu atau greating dengan para pengusaha properti, kemudian data pada orang yang mampu itu sampaikan pada pengusaha-pengusaha properti, dan dorong membuat rumah-rumah murah, atau ditawarkan, karena belum ada konsersium semacam rusunami atau semacam apartemen murah, ujar Thony.

Dengan begitu, mereka akan naik kelas memiliki apartemen milik sendiri, dan MBR yang jumlahnya 11.000 yang sudah antri, bisa juga dimasukan. Dengan begitu siklus kesulitan ekonomi tentang hunian di Surabaya bisa diurai, imbuhnya. (adv/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Surabaya Soroti Hal Ini

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023 disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali), Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/3/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Eko …