Baca Juga : Fraksi Demokrat Doakan Khofifah-Emil Menang Pilgub, Kawal Program 5 Tahun Mendatang
Portaltiga.com - DPRD Jatim menilaiPemerintah Provinsi Jatim tidak serius dalam melakukan perbaikan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi covid- 19. Hal ini tampak dengan kecilnya anggaran yang dipatok untuk pemulihan ekonomi Jatim di tahun 2021. Dananya hanya Rp1,6 triliun. Saat ini sedang krisis ditengah pandemic Covid-19. Seharusnya anggaran untuk pemulihan ekonomi besar, jangan hanya 1,6 trilun. Sangat memprihatinkan sekali dan tidak memperhatikan anggaran yang pro rakyat, ujar anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi, Selasa (17/11/2020). Menurut Daniel, yang ironis lagi dari dana pemulihan ekonomi, dana untuk (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM yang seharusnya menjadi prioritas dari Pemprov Jatim dalam upaya pemulihan ekonomi di Jatim, ternyata juga tidak siginifikan anggaran yang dipatok. UMKM ini penting sekali sebagai penyumbang terbesar bagi perekonomian di Jatim, terlebih dalam menyumbang lapangan pekerjaan. Di Jatim UMKM cukup banyak dan menyebar, masa hanaya dianggarakan 87 miliar. Mana katanya kita angkat lagi UMKM yang terpuruk," jelas Daniel. Politis PDI Perjuangan ini mengatakan, jika anggaran pemulihan ekonomi sebesar itu, maka jangan berharap banyak adanya perbaikan ekonomi dijatim yang saat ini terpuruk akibat pandemi Covid- 19. Ayolah, kalau memang kita mau konsentrasi perbaikan ekonomi, ya kita naikkan anggaran pemulihan ekonomi, sebelum RAPBD ini di gedok," pungkasnya. Diberitakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur Tahun 2021 mulai dibahas di DPRD Jatim, Senin 16 November 2020. Dalam nota keuangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan RAPBD tahun depan mencapai Rp 32,4 triliun. Dikutip dari nota keuangan gubernur anggaran untuk pemuliham ekonomi dipatok sebesar Rp1,6 triliun. Termasuk dana untuk UMKM di Jatim yang ada di Dinas Koperaai dan UMKM hanya dipatok Rp87 miliar. Sementara itu anggaran terbesar dalam RAPBD Jatim 2021 ada pada sektor pendidikan. Dimana anggarak Dinas Pendidikan mencapai Rp12,4 triliun. Kesehatan menempati urutan kedua terbanyak dengan Rp4,5 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk Jatim Sehat, terutama penanganan Covid-19. Diikuti pekerjaan umum dan penataan ruang ruang yang dialokasikan sebesar Rp3,6 triliun. Anggaran itu dibagi untuk perbaikan fasilitas jalan dan jembatan, penanganan banjir di dinas pekerjaan umum dan sumber daya air, serta di dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan cipta karya untuk sistem penyediaan air minum, termasuk penataan dan rehabilitasi bangunan milik negara. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/baca-10928-anggaran-ekonomi-rp16-triliun-pemprov-dinilai-tidak-pro-rakyat
