Baca Juga : Hubungan Eri-Armuji Renggang?
Portaltiga.com - Program kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jatim menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018, menjadi berantakan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gokar mendadak meminta DPD Partai Golkar Jatim untuk menunda proses penyampaian visi misi lima bakal calon gubernur (bacagub) Jatim kepada DPD II kabupaten/kota. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jatim Freddy Purnomo mengatakan perintah DPP mendadak itu, mengejutkan DPD. Padahal, pihaknya sudah memprogramkan pertemuan dengan DPD II se Jatim pada 24 September kemarin, untuk mendegarkan visi misi lima bacagub yang telah mendaftar ke DPD. "Tiba-tiba ada perintah dari DPP untuk menunda dulu sambil melihat perkembangan lebih lanjut. Saya tidak bisa bilang kecewa, hanya menghormati perintah DPP. Lagian tahapan Pilkada Jatim masih panjang, sehingga ada persiapan," ujarnya. Seharusnya, menurut Freddy, para bacagub yang mendaftar ke DPD I Golkar Jatim yang diprioritaskan didukung. Sudah sepantas-pantasnya kelima bacagub itu harus dihormati. Mereka adalah Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Nurwiyatno, Kombes Pol Syafiin (Gus Syaf), Mayjen TNI Purn Istu Hari Subagyo dan Ridwan Hisjam. "Mereka juga sudah datang kesini untuk bersilaturahmi. Bandingkan dengan calon lain yang nggak mampir ke kantor Golkar Jatim, padahal sudah mampir ke belakang (kantor PW Muhammadiyah Jatim, red). Ingat kami telah membuka pendaftaran pada 7-19 Agustus," tuturnya seakan menyindir Mensos Khofifah Indar Parawansa yang diinfokan mendekati DPP Partai Golkar. Freddy mengaku diundang DPP pada 2 Oktober 2017 untuk membahas penetapan calon pilkada Jatim. Apakah akan diputuskan hari itu juga? "Kami belum tahu. Kami yang di DPD juga tidak bisa bersikap apa-apa, jika DPP memutuskan lain," tandasnya. Menanggapi hal itu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf masih berharap Golkar bersama-sama PKB mendukungnya dalam pilkada Jatim tahun depan. "Saya masih tetap berharap dukungan dari Golkar. Termasuk dukungan parpol lainnya," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya. Di tempat sama, Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Golkar Zainuddin Amali mengaku di Golkar ada tim pilkada. Jika kemudian DPD sudah memiliki calon, itu merupakan proses. Silahkan DPD mengajukan calon ke DPP. "Kalau sudah ada calon, silahkan diajukan. DPD harus sampaikan argumentasi-argumentasi. Di Golkar, ada tim pilkada. Pimpinan partai di daerah harus menghormati keputusan DPP jika sudah ditentukan," katanya. (Bmw/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.