Baca Juga : DPRD Surabaya Usul Perbaikan Kualitas Faskes
Portaltiga.com - Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak termasuk para anggota DPRD Jatim. Anggota DPRD Jatim Fraksi Demokrat, Agus Dono Wibawanto pun turut menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Politisi Partai berlambang Mercy ini mengkritik BPJS Kesehatan minim sosialisasi langsung kepada masyarakat. "Memang sebetulnya niat baik pemerintah itu sudah cukup. Tetapi, seharusnya sejak awal sosialisasi (BPJS Kesehatan) di masyarakat harus diperjelas karena itu kebutuhan mereka juga," katanya, Kamis (10/10/2019). Soal iuran, lanjut Agus Dono, dinilai memang tanggung renteng. Dimana, yang sakit dan tidak sakit pun harus membayar setiap bulannya. Disamping itu, lanjut dia, persoalan ekonomi juga berpengaruh besar di kalangan masyarakat. "Perlu dipahami, pertumbuhan ekonomi yang cukup stagnan seperti ini mungkin disaat untuk menaikkan iuran memang mereka berat. Apalagi Negara juga berat sekali. Berkali-kali disubsidi masih bolong-bolong terus anggarannya," jelasnya. Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Provinsi Jatim untuk merapatkan barisan dan segera berhitung. Apakah anggaran di Provinsi Jatim bisa mentake over terkait hal tersebut. "Kawan di Provinsi itu harus merapatkan barisan untuk berhitung. Kira-kira yang diberikan oleh pemerintah pusat sekarang dicabut apakah memungkinkan anggaran di provinsi bisa mentake over. Agar masyarakat merasa tetap dilindungi hak-hak kesehatannya," imbuhnya. (ars/abi) Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 2020: 1. PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa 2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa 3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa 4. Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan perIkuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.