Baca Juga : Risma Disambut Meriah di Pasar Gorang Gareng Magetan, Dorong Kemandirian Perajin Batik
Portaltiga.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim didesak untuk turun tangan pasca kehadiran mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di acara Rapat Koordinasi (Rakor) pendamping PKH Jatim di Trawas, Kabupaten Mojokerto belum lama ini. "Kami minta pihak Bawaslu Jatim dan jajaran hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mengantisipasi dan mendeteksi sejak dini dugaan adanya mobilisasi penyelenggara negara untuk pemenangan pasangan calon tertentu," kata "Kami berharap itu menjadi atensi Bawaslu agar tidak sampai mencederai pesta demokrasi," tutup Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo, Heru Sastrawan, Sabtu (3/1/2018). Kehadiran Khofifah di rakor pendamping PKH Jatim terus menuai kritikan dari sejumlah pihak. Apalagi, saat ini Khofifah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018. "Jelas banyak orang curiga kehadiran Khofifah di acara rakor pendamping PKH Jatim. Kenapa ? Karena saat ini sudah tidak menjabat Menteri Sosial dan kapasitasnya maju Pilgub Jatim," ujarnya. Menurutnya, sudah sewajarnya, jika banyak pihak mempersoalkan kehadiran Khofifah yang kini maju di pilkada Jatim dengan Emil Dardak di acara yang digelar di salah satu Villa di Trawas Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Apalagi, di rakor itu pendamping PKH juga menyematkan gelar penghormatan 'Ibu PKH' terhadap Khofifah, yang dinilai berhasil dengan program tersebut. "Kami tidak nyinyir, coba kita logika saja, kenapa baru sekarang penghargaan itu diberikan, apakah tidak tahu kalau Bu Khofifah sekarang maju Pilgub, saya kira mereka (pendamping PKH) taulah," ungkap dia. Heru justru menduga, kegiatan itu memang sengaja di skenario dengan mengundang Khofifah, lalu diberi penghargaan. Apalagi, lanjut Heru, acara tersebut juga tidak dihadiri perwakilan dari Kemensos dan perwakilan Dinsos Jatim. Bahkan, dari pemberitaan, ada dua Kabupaten yang tidak hadir pada acara tersebut. "Kami jelas menduga-duga kenapa pihak Kemensos tidak ada. Kalau ini ada mobilisasi dari pendamping PKH se-Jatim untuk pemenangan Bu Khofifah bisa berbahaya," ungkapnya. Apalagi, menurut Heru, jumlah pendamping PKH di Jawa Timur cukup banyak, termasuk penerima PKH. "Kami berharap jangan sampai pendamping PKH yang digaji Negara menjadi alat pasangan tertentu untuk memenangkan Pilgub Jatim, jangan sampai ada huta budi," harapnya. (bmw/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.