Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/amanat-uu-pemda-sekolah-di-jatim-tak-gratis-lagi
Umum
Amanat UU Pemda, Sekolah Di Jatim Tak Gratis Lagi
Surabaya: Setelah pengambilalihan kewenangan dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat Provinsi, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dipastikan tidak gratis lagi.
"Sekarang tidak gratis karena pendidikan itu harus menyeluruh, rata dan adil. Kalau satu daerah tidak gratis maka lainnya harus sama," kata Gubernur Jatim, Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (4/2).
Pengambilalihan tersebut merupakan amanat Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengambilalihan diperkirakan mulai April 2016 dan dilaksanakan mulai awal tahun depan.
Saat ini, Pemprov Jatim melakukan inventarisasi dan upaya pengambil alihan aset. Termasuk, berbagai persiapan dengan melakukan tes khusus (assessment) bagi seluruh kepala sekolah SMA/K se-Jatim.
"Tes dilakukan untuk memastikan kualitas kepemimpinan leadhership dari seluruh kepala sekolah sehingga seluruhnya bisa menjadi sekolah unggulan," ujar Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo.
Tidak hanya aset, nantinya sekitar 30 ribu guru PNS SMA/K/LB se-Jatim akan beralih ke provinsi. Kendati demikian, peluang untuk SMA/SMK gratis sebenarnya masih ada asalkan kabupaten/kota tetap menganggarkan APBD-nya untuk.
"Misalnya, Kota Surabaya yang mana jika tetap ingin gratis maka harus menganggarkan APBD untuk warganya sendiri yang bisa dimasukkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman memastikan telah siap mengelola seluruh SMA/SMK. Salah satunya telah mengumpulkan sebanyak 650 kepala sekolah untuk dilakukan tes ulang kompetensinya.
"Kompetensi yang akan diukur meliputi kemampuan berpikir, kemampuan mengelola, kemampuan dalam kepemimpinan, serta kemampuan dalam kewirausahaan," ujarnya.
Tidak itu saja, Dinas Pendidikan Jatim juga segera membangun semacam UPT di setiap kabupaten/kota yang nantinya berfungsi mengawasi dan memantau seluruh SMA/K di provinsi setempat. Jumlah SMK di Jatim sendiri sebanyak 1.644 unit dan SMA sebanyak 1.200-an unit. (Bmw)
