Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/fraksi-handap-tanggapi-dingin-surat-paw-edi-rachmat
Umum
Fraksi Handap Tanggapi Dingin Surat PAW Edi Rachmat
Portaltiga.com-Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem, dan PPP (Handap) DPRD Kota Surabaya menanggapi dingin dengan beredarnya surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sekretaris Komisi B Edi Rachmat.
Ketua Fraksi Handap DPRD Kota Surabaya, Naniek Zulfiani mengatakan, kami tidak mau terlalu jauh dan mendalam adanya surat PAW atas nama Edi Rachmat yang sudah masuk ke pimpinan dewan.
Surat PAW yang diserahkan oleh DPC Hanura ke pimpinan dewan, tidak melalui fraksi. Sehingga kami berada diposisi menunggu surat turun dari pimpinan saja. Untuk itu kami masih belum bersikap reaktif terhadap surat tersebut.ujarnya kepada wartawan, di Fraksi Handap DPRD Kota Surabaya, Rabu (23/11/16).
Ia menjelaskan, surat pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilayangkan DPC Partai Hanura terhadap Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Edi Rachmat mendapat respon dari fraksi Handap DPRD Surabaya.
Terkait pengajuan surat PAW, Naniek mengaku, ada sejumlah pihak yang menuding jika surat tersebut berasal darinya. Namun, telah dibantahnya. Awalnya saya dituduh yang membuat surat tersebut, tapi sudah saya jelaskan datangnya surat dari DPC,Katanya.
Untuk PAW, tambah Naniek, prosesnya tidak sesederhana itu. Pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu ke tingkat diatasnya seperti ke DPD dan DPP Sebelum melangkah. Posisi fraksi masih menunggu, kalau di fraksi saya pastikan semuanya tetap solid.
Saat diisinggung apakah pengajuan pergantian antar waktu yang dilakukan tanpa melibatkan fraksi telah melangkahi kewenangannya, Naniek menampik hal itu. Sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun, ia tidak mempermasalahkannya. Pak Agus Santoso kan pernah menjabat sebagai ketua BK (Badan Kehormatan), mungkin beliau lebih tahu prosedurnya.
Begitu juga soal keabsahan surat yang dikirimkan Agus Santoso ke Ketua DPRD Surabaya, menurutnya yang bisa menentukan sah tidaknya adalah DPD dan DPP. Yang jelas kita akan konsultasi dulu ke DPD dan DPP. Fraksi hanya menunggu sampai surat itu masuk,ungkapnya. (Trish)
