Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/dongkrak-klaster-bawah-bumd-bidang-keungan-wajib-sinergi
Umum
Dongkrak Klaster Bawah, BUMD Bidang Keungan Wajib Sinergi
Portaltiga.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serumpun di bidang keuangan diminta untuk bersinergi dalam membantu mendongkrak peningkatan ekonomi di Jawa Timur untuk klaster menengah ke bawah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Y. Ristu Nugroho saat Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Jatim bersama Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim atau Bank UMKM Jatim) Jatim dan Cabang Jombang serta Biro Perekonomian Pemprov Jatim, di Hotel Yusro Jombang, Sabtu (25/7/2020).
Dalam rangka menyerap aspirasi dan pemantauan peran serta fungsi BUMD sebagai penggerak perekonomian, Komisi yang membidangi keuangan berharap Bank milik Pemprov bisa maju ditengah krisis pandemi Covid-19.
"Terkait sinergitas, kami sudah menyampaikan ke Direksi Bank Jatim yang baru untuk mensupport sektor ekonomi kecil. Dalam waktu dekat kira-kira apa yang di support kepada saudara kandungnya yaitu BPR Jatim," kata politisi PDIP ini.
Menurut Ristu, kalau Bank Jatim lebih ke profitnya dan BPR diharapkan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama yang membutuhkan modal. "Jadi, kehadiran BPR ini sangat diperlukan, terutama pelaku ekonomi kecil," jelasnya.
Saat Komisi C DPRD Jatim roadshow, lanjut Ristu, kinerja BPR dinilai cukup bagus. Artinya, penetrasinya hingga masuk ke dalam sektor ekonomi kecil.
"Inilah yang membuat kami mengapresiasi BPR Jatim. Kedepan, kami pasti mensupport apa yang menjadi harapan mereka," imbuhnya.
Selain itu lanjut Ristu pihaknya juga semakin yakin untuk menyetujui pemberian tambahan modal kepada Bank BPR. Bahkan pihaknya mendesak agar Pemprov Jatim segera wujudkan penambahan modal ini segera.
"Penetrasi mereka untuk masuk ke usaha ekonomi kecil benar benar efekrif dirasakan. Kehadirannya mereka sangat di perlukan khusunya untik kredit permodalan bagi usaha usaha kecil dan sektor pertanian yang ada," pungkasnya.
Sementara, anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Agus Dono Wibawanto menegaskan bahwa pihaknya mendukung adanya sinergitas antara Bank Jatim dengan BPR Jatim atau Bank UMKM Jatim.
"Kami berharap Provinsi memberikan ruang kepada BPR UMKM Jatim untuk bisa menyalurkan anggaran yang saat ini dipakai untuk pemulihan ekonomi," katanya.
Pihaknya mengetahui persis, OPD-OPD maupun Bank Jatim dinilai sudah cukup kuat. Dana yang sudah digunakan, menurut dia, untuk kegiatan pun cukup.
"Saran saya, serahkan ke Bank UMKM, tujuannya apa, karena Bank UMKM saat ini mengkondisikan kegiatan di masyarakat khusunya usaha kecil menengah, sangat luar biasa. Dalam kondisi seperti ini pun masyarakat tetap membayar hutangnya," beber politisi Partai Demokrat ini.
Agus Dono memohon kepada kebijakan politik anggaran yang ada di Pemprov Jatim untuk pemulihan ekonomi diserahkan ke Bank BPR UMKM.
"Ini lebih efektif. Agar dana yang terserap ini tidak langsung habis, dan bisa bergulir," tambahnya.
"Bank BPR UMKM juga sudah melakukan kegiatan sosial wisdom luar biasa. Ini matching dengan RPJM kita," pungkasnya.
Disisi lain, BPR Bank Jombang terus melakukan inovasi strategi bisnis guna memacu pertumbuhan kinerja. Hal tersebut tercermin dari rasio dan kinerja keuangan perusahaan sepanjang dua tahun ke belakang. Setidaknya ada 4 inovasi yang saat ini tengah dilakukan bank untuk meningkatkan kinerja bisnis.
Mulai membuat produk Kredit Infrastruktur yang merupakan kredit yang diperuntukan untuk desa dalam membantu melaksanakan program-program pembangunan desa hingga menyediakan Kredit Tanpa Bunga.
Berkat inovasi yang terus dilakukan, BPR Bank Jombang mampu mendongkrak kinerja persusahaan. Hal ini terlihar dari laporan kinerja keuangan perusahaan memperlihat bahwa aset naik menjadi Rp 446,060 miliar di akhir 2019 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 357,160 miliar.
Kredit yang diberikan naik dari Rp 272,920 miliar di 2018 menjadi Rp 344,968 miliar (2019), dan laba juga naik dari Rp 5,429 miliar (2018) menjadi Rp 6,409 miliar (2019). (ars/abi)
