Bambang Haryo Dinilai Tak Perjuangkan Nasib penyeberangan Dermaga Ujung-Kamal

Portaltiga.com, SURABAYA – PT ASDP Cabang Surabaya kecewa dengan anggota DPR RI, Bambang Haryo. Sebagai wakil rakyat, Bambang Haryo dinilai bisa memperjuangkan kelangsungan bisnis perkapalan pada setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

Akibatnya, penyeberangan Dermaga Ujung (Surabaya)-Kamal (Madura) terancam ditutup. Saat ini, PT ASDP cabang Surabaya akan mengajukan penutupan penyeberangan Dermaga Ujung-Kamal ke Pemerintah melalui Dinas Perhbungan dan Angkutan Jalan Raya (Dishub dan LLAJ) Jatim.

Keputusan PT ASDP cabang Surabaya tersebut, menyusul kebijakan pemerintah yang akan menurunkan tarif kendaraan roda empat di Jembatan Suramadu sebesar 50%, setelah sebelumnya menggratiskan tarif Jembatan Suramadu bagi kendaraan roda dua.

“Percuma saja. Meski ada Pak Bambang di DPR RI, sama sekali tak pernah membawa keuntugan bagi kita. Adanya malah rugi terus gara-gara pemerintah selama ini fokus ke Jembatan Suramadu,” kata Kepala PT ASDP Cabang Surabaya, Elvi Yosa kepada wartawan di Surabaya, Selasa (9/2).

Sebenarnya, secara tidak langsung, pelaku usaha penyeberangan lewat jalur laut banyak berharap kepada Bambang Haryo setelah menjabat anggota DPR RI. Bos PT Dharma Lautan Utama (DLU) diharapkan bisa memperjuangkan kelangsungan bisnis perkapalan pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Namun, harapan itu tinggal harapan. Menurut Elvi, jabatan politisi Bambang di DPR RI sama sekali tak pernah memperjuangkan nasib penyeberangan Dermaga Ujung-Kamal yang selalu dirugikan pemerintah sejak berdirinya Jembatan Suramadu.

Padahal, dari 4 armada kapal yang hingga sekarang masih setia beroperasi melayani penumpang di penyeberangan Ujung-Kamal, salah satunya adalah kapalnya Bambang Harjo milik PT DLU. “Gak ada untungnya. Buktinya, kita terus merugi,” ucapnya.

Bambang berhasil duduk di DPR RI mewakili daerah pemilihan (Dapil) I Jatim meliputi Kota Surabaya dan Sidoarjo dari Partai Gerindra. Saat ini, Bambang tergabung di Komisi VI DPR RI, yang ruang lingkupnya meliputi standarisasi nasional, perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN.

Mitra kerjanya adalah Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Negara BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Koisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

“Yang terjadi sekarang, Pemerintah hanya memikirkan kelancaran penyeberangan yang menyambungkan Pulau Jawa dengan Madura di Jembatan Suramadu saja. Nasib penyeberangan Dermaga Ujung (Surabaya)-Kamal (Madura), tak dipikirkan,” tegasnya.

Karena terus mengalami kerugian, Elvi mengaku akan mengajukan penutupan Dermaga Ujung-Kamal begitu penurunan tarif kendaraan roda empat sebesar 50 persen mulai diberlakukan di Jembatan Suramadu. Penurunan tarif 50 persen, membuat PT ASDP sulit bersaing, karena selama ini tarif yang diberlakukan sejak adanya Jembatan Suramadu sudah jauh dari harga pokok penjualan (HPP) operasional kapal.

“Kita lihat nanti, seminggu atau paling lambat sebulan, setelah penurunan tarif 50% bagi kendaraan roda empat itu diberlakukan di Suramadu, kita akan ajukan penutupan Dermaga Ujung-Kamal melalui Dishub Jatim,” tuturnya. (Bmw)

JOIN THE DISCUSSION