Umum

Soal PPKM Darurat, Josiah: Perkuat Kolaborasi Dengan Aparat TNI dan Polri

Baca Juga : Bagikan Takjil, Jurnalis Dewan Surabaya Ingin Jaga Kondusifitas Surabaya Jelang Pilkada

Portaltiga.com - Kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan pemerintah sejak 3-20 Juli 2021 disorot politisi PSI Josiah Michael. Josiah Michael yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan, PPKM Darurat harus dilaksanakan secara tegas mengingat menurutnya saat ini Surabaya dalam keadaan genting. "Saya mendorong Pemkot Surabaya terus menyiapkan infrastrukturnya agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Jika perlu Pemkot Surabaya beserta jajarannya memperkuat kolaborasi dengan aparat TNI dan Polri untuk terus melakukan operasi yustisi pelanggaran protokol kesehatan," ucap Josiah. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, tidak ada lagi toleransi bagi pelanggar PPKM. Menurutnya, saat ini keadaan darurat sudah mencapai level 4. Hal ini berarti lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu. "Apa yang telah dilakukan Pemkot patut kita apresiasi. Para pelanggar PPKM disanksi untuk ikut melihat dan menghitung jenazah Covid-19, melayani ODGJ di Liponsos, membantu tenaga pemulasaran yang sedang bertugas, dan membuat peti mati," katanya. "Bila perlu, sanksi sosial diperluas. Para pelanggar PPKM diminta mengerjakan hal-hal yang teknis dan administratif saat vaksinasi untuk kelompok ODGJ dan penyandang disabilitas. Atau mendistribusikan makanan bagi pasien yang sedang isoman. Saya kira cara-cara seperti ini memberi efek jera bagi pelanggar PPKM," ucap Josiah. Josiah juga mengusulkan agar usaha jasa laboratorium kesehatan serta toko alat kesehatan dan obat-obatan juga turut dipantau. Karena kedua usaha jasa ini terpantau paling banyak antrian dan berpotensi besar melanggar aturan. "Jadi jangan hanya restoran, rumah makan, swalayan dan pusat perbelanjaan saja yang dipantau," kata Josiah. "Peran aktif masyarakat sangat penting selama 17 hari PPKM ini. Nanti bila tidak ada lonjakan kasus Covid-19, rumah sakit tidak lockdown lagi, dan sebagian besar warga Surabaya sudah divaksin, baru mal dan pusat hiburan bisa buka kembali. Kalau tidak taat bisa-bisa diperpanjang terus dan kita sendiri yang rugi," tutup Josiah. (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Surabaya Soroti Hal Ini

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023 disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali), Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/3/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Eko …