Umum

DPRD Jatim Desak Pemprov Gunakan APBD Bantu Beli Pupuk

Baca Juga : PKS Jatim Datangi Kantor Gerindra, Siap Berkolaborasi Membangun Jawa Timur

Portaltiga.com - Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah sangat menyesalkan adanya aturan dari kementerian Pertanian terkait pemangkasan jumlah pupuk subsidi sesuai dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2020. Untuk masalah pengurangan ini pihaknya akan mendatangi ke Kementan RI agar pemerintah tidak mengurangi jumlah pupuk subsidi tersebut hingga 50 persen, ujar politisi PKB ini, Rabu (5/2/2020) Anik melanjutkan, apabila dari Kementan tetap dengan berlakunya pengurangan subsidi pupuk tersebut, maka Pemprov Jatim harus turun tangan. Pemprov Jatim harus segera turun pakai APBD dengan memberikan bantuan pupuk tersebut dengan membeli terlebih dahulu pupuk dari swasta kemudian dibagikan kepada pihak petani di Jatim. Dengan adanya bantuan dari pemerintah provinsi ini stok pupuk di Jatim bisa aman dan terkendali, ujarnya. BACA JUGA: Pupuk Bersubsidi Dipangkas, Ini Solusi DPRD Jatim Ia menambahkan pengurangan tersebut, akan berdampak pada produksi pertanian di Jawa Timur, khususnya padi. Dampak yang bisa diprediksi adalah Jawa Timur tidak bisa memenuhi lagi kebutuhan beras nasional, karena selama ini kebutuhan beras nasional disuplai dari Jawa Timur. Selain itu, target kenaikan produksi pangan Jawa Timur sebesar 7 persen di tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dipastikan tidak akan tercapai. Ini kebijakan pusat yang tidak berimbang. Karenanya Komisi B harus melakukan klarifikasi dan meminta kepada Kementrian Pertanian minimal dikembalikan pada kebijakan tahun sebelumnya, ungkap dia. Tidak hanya terkait ketersediaan pupuk, Anik Maslachah juga menyoroti soal tata niaga hasil pertanian yang belum berpihak kepada petani. Rantai perniagaan hasil pertanian di Indonesia terhitung sangat panjang karena masih diwarnai oleh tengkulak yang berdampak pada nilai tukar petani rendah dan harga eceran tertinggi (HET)-nya tinggi. Era revolusi industri 4,0 ini saya pikir pemerintah harus intervensi dengan melakukan konsep pemasaran dan promosi sistem daring, semisal Farm mart. Sehingga pembeli bisa langsung bertransaksi dengan petani melalui internet dan itu pemerintah harus menfasilitasi, pungkas dia. (wan/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait