Umum

Komisi B Usulkan Raperda Perlindungan Petani Garam

Baca Juga : 3 Masalah BUMD Harus Diurai untuk Bisa Topang PAD Jawa Timur

Portaltiga.com - Ketua komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa mengaku prihatin dengan kondisi petani garam di wilayah Madura. Saat ini harga garam terjun bebas pada posisi terendah sejak beberapa tahun lalu yakni berkisar Rp 170 per kilogram. Aliyadi menilai sejauh ini belum ada solusi konkret dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim untuk mengangkat kembali harga garam rakyat. "Jadi ada forum petani garam dari Madura empat kabupaten audiensi dengan komisi B. Ada keluhan mendasar dan sudah lama kita dengar. Kaitan pertama terutama harga garam. Sampai hari ini petani menjerit dan langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini belum ada solusi," katanya, Rabu (6/11/2019). Menurut Aliyadi, selain harga murah, para petani juga mengeluh karena saat ini garam hasil panen raya menumpuk karena tidak terserap pasar. "Garam menumpuk, nggak laku dan harganya murah. Ini menjadi tugas kami khususnya di disperindag dan dinas kelautan dan perikanan. Kita bukan tataran pengambil kebijakan karena urusan garam nasional," tambahnya. Politisi PKB itu berjanji dalam waktu dekat akan memfasilitasi para petani garam agar bisa bertemu dengan pemerintah pusat, supaya bisa menyampaikan keluhan mereka. Selain itu, komisi B DPRD Jatim akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk melindungi petani garam. Dalam Raperda itu akan dibahas regulasi agar harga garam kembali terdongkrak naik. Disamping itu, untuk menaikkan harga dan melindungi petani dari tengkulak, menurut dia, diperlukan badan khusus yang menangani garam di Jatim. "Komisi B akan mengadvokasi petani garam ke Jakarta untuk memberikan solusi secepatnya. Disamping itu kami mendesak Gubernur apa yang menjadi surat. Bulan lalu Gubernur Jatim kirim surat apa yang menjadi keluhan tetapi saat ini belum ada tindak lanjut," pungkasnya. (wan/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait