Baca Juga : Laziznu dan LBM Tegur Pemkot Surabaya Soal Zakat Kampung Madani
Portaltiga.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPRKPCKTR) kota Surabaya mulai melakukan penyilangan terhadap sekitar 216 bangunan yang menunggak pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ratusan bangunan itu dinilai masih menunggak pembayaran IMB sejak tahun 2013 lalu dengan total tunggakan mencapai Rp 19 milliar lebih. Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPRKPCKTR) kota Surabaya, Lasidi, menuturkan, penyilangan bangunan ini bertujuan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya, Pemasangan tanda silang terhadap bangunan yang nunggak IMB sudah kita lakukan beberapa hari ini. Dan pemilik bangunan persik kita beri waktu 7 hari untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, ungkap Lasidi saat melakukan penyilangan bangunan di kantor Garuda Indonesia Cargo, jalan Tunjungan nomer 29 Surabaya, Jumat(7/12/2018) siang. Ia menambahkan, masing-masing bangunan persil mempunyai nilai tunggakan yang bervariatif, tergantung lama tunggakan dan luas bangunan. Seperti bangunan persil di jalan Tunjungan 29 ini, nilai tunggakkannya cuma Rp. 47 juta saja. Pemilik bangunan belum membayar retribusi sejak tahun 2016 lalu, papar Lasidi. Ia menambahkan, penunggakan pembayaran IMB terjadi hampir seluruh wilayah Surabaya, seperti Surabaya timur, barat, selatan dan utara. Ia pun mengingatkan kepada para pemilik agar segera melunasi tunggakan. Kita sudah mulai memberikan tanda silang agar pemilik persil segera menyelesaikan tunggakkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak kita akan mengeluarkan surat Bantip (bantuan penertiban) ke Satpol PP agar segera ditertibkan, tandasnya. Lasidi juga mengaku, sebelum pemberian tanda silang terhadap bangunan yang menunggak retribusi IMB, pihaknya sudah memanggil masing-masing pemilik persil di kantor DPRKPCKTR, untuk memberitahukan tunggakkan yang harus dilunasi. Namun sampai sekarang para pemilik bangunan belum ada report untuk membayar tunggakan retribusi IMB, sehingga kita beri tanda silang, imbuhnya. Untuk bangunan yang menunggak IMB,lanjut Lasidi, akan diberi sangsi administrasi berupa denda sebesar 2 persen dari total retribusi yang belum terbayarkan. Aturan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomer 7 tahun 2009. Denda 2 persen itu dikenakan tiap bulan bagi penunggak retribusi IMB, pungkasnya.
Sementara itu dilokasi penyilangan, pada bangunan persil jalan Tunjungan nomer 29, petugas langsung menunjukkan berkas catatan penunggunakan pembayaran IMB sejak tahun 2016 lalu kepada petugas keamanan gedung yang digunakan untuk operasional kantor cargo salah satu maskapai penerbangan milik pemerintah itu.
Pemberian stiker tanda silang yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan dan Pengendalian Bangunan di area gedung, awalnya sempat ditolak oleh pihak keamanan Kantor Garuda Indonesia Cargo.
"Penanggung jawabnya sedang tidak ada di kantor. Sedang keluar semua," ucap petugas keamanan bernama Achmad Nuryani.
Namun lantaran Pemkot sudah cukup memberikan waktu sejak 2016 tidak kunjung membayar, maka tim ngotot untuk tetap memasang stiker tilang itu. Yang akhirnya tetap dipasang di tembok bagian depan bangunan.
Dalam stiker tersebut tercantum tanda silang besar. Yang juga dituliskan bahwa bangunan ini melanggar Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 tentang Retribusi IMB.
"Kami juga tidak bisa memberi keterangan. Saya tidak tahu apa-apa," imbuh Achmad Nuryani kepada petugas pengawasan. (tea/tea)
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
