Baca Juga : Fraksi Demokrat Doakan Khofifah-Emil Menang Pilgub, Kawal Program 5 Tahun Mendatang
Portaltiga.com - Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur dan elemen mahasiswa melakukan aksi demo dan wadul keluh kesah di depan DPRD Jatim, Senin (24/9/2018). Dalam aksinya ini Aliansi Tani Jatim langsung diterima anggota DPRD Jatim, Suli Daim dan Prof. Noer Sucipto di ruang komisi B DPRD Jatim. Kordinator lapangan aksi Alinsi Tani Jatim Sugiyono mengatakan aksi ini digelar karena masih adanya konflik agraria meningkat di Jatim pada 2017, yaitu 659 konflik. Oleh karena itu pihaknya meminta segera menyelesaikan konflik agraria di Jatim. "Di hlHari Tani Nasional, kami harap permasalahan pertanian di Jatim dapat segera diselesaikan," tegas Sugiyono. Lebih lanjut, tuntutan kedua yaitu pemerintah melaksanakan UU lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan perda perlindungan serta pemberdayaan petani. Ketiga yaitu, agar pemerintah menghentikan ahli lahan pertanian produktif. Keempat yaitu pemerintah menghentikan kriminalisasi petani, dan segala bentuk represifitas lainnya. Kelima yaitu, pemerintah segera membentuk tim gugus tugas reforma Agraria (GTRA) Jatim. Keenam yaitu, pemerintah segera mewujudkan kedaulatan, dan kesejahteraan petani di Jatim atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Serta ketujuh segera wujudkan reforma Agraria sejati. Sementara itu, Suli Daim mengatakan akan menyampaikan aspirasi aliansi Tani di Jatim kepada pemerintah. "Kami akan tindak lanjuti ke pimpinan DPRD Jatim untuk disampajkan kepemerintah pusat, dan Pemprov Jatim agar tuntutan petani agar diselesaikan," ujar politisi PAN ini. Terkait lahan ahli fungsi pertanian, ia meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan lahan produktif pertanian agar tidak dijadikan perumahan. Apabila difungsikan sebagai perumahan maka produksi pangan bisa berkurang. Ia mencontohkan, masalah waduk Sepat di Lakarsantri hingga saat ini belum ada titik temu antara petani dan pemerintah kota Surabaya. Seharusnya pihak pemerintah kota Surabaya dan BPN mengutamakan kepentingan petani. Mengingat waduk Sepat di lakarsantri ini dibutuhkan masyarakat untuk mengaliri lahan pertanian. "Apabila belum ada titik temu. Pihak DPRD Jatim akan sidak langsung ke waduk sepat tersebut," ujarnya. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
