Intermezzo

Partai Demokrat Kritik Penggunaan Dana APBN Berlebihan Untuk Infrastruktur

Portaltiga.com - Rapat Konsolidasi Partai Demokrat menghasilkan pandangan dan rekomendasi terhadap 10 isu nasional terkini yang berhasil disimpulkan kepada masyarakat dan Pemerintah. Rekomendasi tersebut diharapkan diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo, agar ke depan keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Rekomendasi tersebut dikeluarkan DPP Partai Demokrat setelah melakukan Rapat Konsolidasi dengan 34 Ketua DPD PD seluruh Indonesia dan 60 anggota Fraksi PD DPR RI di Hotel Harris, Surabaya, Minggu (20/3). Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Rekomendasi pertama adalah terkait pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, Partai Demokrat mengkritik soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang berlebihan. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan. Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. "Atas kebijakan pembangunan infrastruktur itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik oleh semua pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil. "Kegaduhan kontroversi pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung, bisa dijadikan contoh untuk diambil hikmahnya," kata Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Selain pembangunan infrastur, rekomendasi lainnya adalah kejahatan narkoba dan terorisme, APBN dan kebijakan fiskal, RUU Tax Amnesty, KPK dan pemberantasan korupsi, pengangguran dan lapangan pekerjaan, kedaulatan partai politik, sepakbola dan PSSI, pegawai guru dan honorer, tranparansi dan akuntabilitas pemerintah. (Bmw)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait