Baca Juga : Tim Risma - Gus Hans Laporkan Anomali Pilkada Jatim ke MK
Portaltiga.com - Gubernur Jatim Soekarwo kecewa dengan sejumlah pejabat eselon II dan III di Pemprov Jatim yang terindikasi tidak netral di pilgub Jatim, dengan membuat status di media sosial (medsos) mendukung salah satu pasangan calon yang berlaga di Pilgub Jatim 2018. Gubernur pun membentuk tim untuk menelusuri ulah pejabat yang ndablek itu. Masalah ini penting untuk ditindaklanjuti dengan serius, karena sudah termasuk melanggar aturan sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Ini penting, tolong laporkan kalau ada pns pemprov yang tidak netral dan terlibat dukung mendukung calon gubernur. Gubernur akan menegakkan aturan terhadap ASN di politik dalam rangka reformasi birokrasi, tegas Soekarwo, usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Selasa (17/4/2018). Sesuai dengan instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB), kata Soekarwo, ada sanksi tegas kalau ada ASN yang ketahuan berpihak di pilkada. Kalau dia ketahuan akan diperingatkan sampai dipecat, ucap pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini. Hal ini juga berlaku ketika ASN itu berkomentar dan membuat status di Medsos juga tidak boleh. Pakde Karwo sudah mengindikasi ada salah satu staf di salah satu Biro (SKPD) Pemprov Jatim melakukan hal itu. Kini sedang diperiksa oleh inspektorat. Pakde memimta bantuan kepada masyarakat dan media untuk melaporkan bila sampai ada kepala SKPD pemprov Jatim yang berpihak. Beritahu saya, nanti pasti saya tegakkan hukumnya. Bukan perkara siapa (cagub) yang menang. Tapi hukum harus ditegakkan dengan baik, tegasnya lagi. Sejumlah nama pejabat eselon II dan eselon III yang terindikasi, kata Gubernur, sekarang ini sudah dicek di inspektorat. Gubernur juga memerintahkan Edi Santoso Kepala Dinas Kominfo Jatim untuk memantau semua akun medsos baik itu facebook, twitter, whatsapp milik para ASN. Baik itu Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan semua ASN. Tadi pagi Kadis Kominfo sudah saya telp agar mengumpulkan data IT terhadpa semua medsos milik ASN, terangnya. Bahkan Pakde Karwo sudah menggelar rapat bersama seluruh pejabat pemprov. Untuk menyampaikan larangan itu. Kalau ASN mau berpendapat dengan bebas ya silakan keluar dari ASN dan mendirikan LSM. Kalau ASN bermain politik, nanti ganti-ganti kepemimpinan dia tidak fokus sebagai teknokrat tapi hanya cari jabatan. PNS yang seharusnya profesional dan pinter di urusan teknokrat karena terlibat dukung mendukung dan yang didukung kalah ya dia bisa tidak dipakai, jelas Gubernur. Apakah sudah ada pejabat yang ketahuan tidak netral? Pakde mengaku belum mencium secara jelas dan bukti lengkap. Saya menunggu laporan masyarakat dan media. Saya lebih senang diberi informasi dan ada bukti-buktinya pasti saya proses, imbuhnya lagi. Dikatakan Pakde, Hak pribadi bagi para ASN mendukung siapa di pilgub Jatim ini. Tetapi tidak boleh ditampilkan dalam kegiatan formal termasuk ditampilkan di media sosial. Meski Hari Libur atau tidak memakai seragam pns juga tetap tidak boleh karena jabatan ASN melekat. Foto atau selfie dengan calon juga tidak boleh, Menpan melarang, sahutnya. Langkah tegas Pakde Karwo ini diharapkan menjadi bagian proses reformasi demokrasi. Karena ini kesempatan baik untuk menertibkan ASN yang berpolitik. Memang ada, ASN pada posisi yang phobia terhadap jabatannya dimasa akan datang aman atau tidak. Jadi rumusannya, (pejabat) yang menjelang pensiun biasanya lebih netral, tapi kalau umurnya masih lama dari batas pensiun bingung (takut nonjob), pungkas mantan Sekdaprov Jatim ini. Sumber di internal pemprov Jatim, pejabat sedang terbelah. Banyak pejabat yang diduga mendukung Saifullah Yusuf karena mantan atasannya selama 10 tahun ini. Tapi ada pula yang pejabat yang merapat ke pasangan Khofifah-Emil dengan pertimbangan hasil survey yang menyebut pasangan ini berpotensi menang. (abd/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
