Portaltiga.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mengapresiasi capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan strategis agar pembangunan di Jawa Timur semakin merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pendapat tersebut disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, MH Rofiq, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Rofiq mengatakan, Fraksi Gerindra memandang LKPJ bukan sekadar laporan administratif tahunan, tetapi instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah dan mengukur keberhasilan pembangunan.
“Fraksi Partai Gerindra memandang LKPJ sebagai instrumen penting untuk melihat capaian, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memperkuat arah pembangunan daerah agar semakin memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” kata Rofiq.
Fraksi Gerindra menilai sejumlah indikator makro pembangunan Jawa Timur menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur disebut berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, angka kemiskinan menurun, rasio gini membaik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan.
Kinerja pendapatan daerah juga dinilai cukup baik dan menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan di berbagai sektor.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari pemerataan pembangunan antarwilayah, pelayanan dasar masyarakat, kualitas tenaga kerja, tata kelola anggaran, hingga keberlanjutan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra menyampaikan 14 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di sektor ekonomi, Fraksi Gerindra meminta pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan merata. Pertumbuhan ekonomi dinilai harus diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja formal, penguatan UMKM, dan pemerataan aktivitas ekonomi antarwilayah.
Fraksi Gerindra juga meminta perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan, seperti Madura, kawasan tapal kuda, wilayah selatan Jawa Timur, serta daerah kantong kemiskinan lainnya.
Selain itu, program pengentasan kemiskinan diminta diperkuat melalui perbaikan validitas data sosial ekonomi, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra mendorong perluasan akses pendidikan menengah, peningkatan daya tampung SMA dan SMK, serta pemerataan kualitas pendidikan. Perhatian khusus diminta diberikan kepada masyarakat kurang mampu, wilayah kepulauan, pesantren, dan penyandang disabilitas.
Baca Juga : Partai Tak Penuhi Kuota Perempuan Bisa Dicoret, Diana Sasa Angkat Bicara
Sementara di sektor kesehatan, Fraksi Gerindra meminta penguatan layanan promotif, preventif, dan kuratif, termasuk penanganan angka kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan kapasitas rumah sakit daerah.
Pemerataan tenaga medis, alat kesehatan, dan infrastruktur kesehatan juga diminta diprioritaskan, khususnya di wilayah timur Jawa Timur, Madura, dan kepulauan.
Fraksi Gerindra turut menyoroti sektor ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi diminta memastikan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan program Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai kebutuhan industri serta memperluas perlindungan pekerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Di sektor investasi, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya investasi yang tidak hanya mengejar nilai realisasi, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, mendukung pemerataan pembangunan, dan memperhatikan aspek lingkungan.
Fraksi Gerindra juga meminta perencanaan APBD disusun lebih realistis, akurat, dan akuntabel. Belanja daerah diminta difokuskan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga : Harga Pangan Jelang Iduladha Stabil, Sri Wahyuni Dukung Langkah Cepat Pemprov Jatim
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai pembangunan harus memperkuat konektivitas dan pemerataan wilayah melalui pembangunan jalan provinsi, jembatan, irigasi, transportasi, dan infrastruktur dasar lainnya.
Selain itu, reformasi birokrasi juga diminta terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), integritas ASN, serta pemanfaatan data dan riset dalam pengambilan kebijakan.
Fraksi Gerindra juga mendorong pengembangan transformasi digital dan penguatan Satu Data Daerah guna meningkatkan efisiensi layanan publik dan integrasi data antar-OPD.
Di sektor lingkungan hidup, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperkuat pengurangan emisi, pengelolaan sampah, pengendalian kerusakan lingkungan, penanganan penambangan ilegal, hingga pembentukan Desa Tangguh Bencana.
Sementara itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta dilakukan secara profesional dan berbasis indikator kinerja yang terukur, seperti kesehatan keuangan, kontribusi dividen, tata kelola perusahaan, dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pembangunan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan harmoni sosial melalui program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan usia dini, serta penguatan toleransi dan perlindungan kelompok rentan.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai Perubahan RKPD 2026, RKPD 2027, Perubahan APBD 2026, hingga APBD 2027.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
