Portaltiga.com - Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan hasil positif pada sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 11 IKU yang ditargetkan, tujuh di antaranya melebihi target, dan dua IKU berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.
Meski hasil ini menggembirakan, namun masih ada 2 IKU yang belum mencapai target yang diharapkan, yakni Indeks Theil dan Indeks Gini.
Menurut Laili Abidah, anggota Panus LKPJ DPRD Jawa Timur, pencapaian dua indikator ini menjadi perhatian serius.
"Meskipun secara keseluruhan capaian kinerja pemerintah baik, namun Indeks Theil dan Indeks Gini masih menunjukkan angka yang belum sesuai target. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, karena kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan Prioritas Pembangunan Ke-1 dan Ke-2 dalam RKPD 2024," ujar Laili Abidah.
Pada tahun 2023, realisasi Indeks Theil tercatat sebesar 0,3308, sementara targetnya adalah 0,31462 hingga 0,30162. Sementara itu, Indeks Gini di tahun yang sama tercatat mencapai 0,387, melebihi target yang berada di kisaran 0,3676 hingga 0,3671.
Untuk tahun 2024, meskipun ada sedikit perbaikan, Indeks Theil masih berada di angka 0,3324, sedangkan targetnya berada di rentang 0,30161 hingga 0,2959. Adapun Indeks Gini tercatat pada angka 0,373, yang masih sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan.
Laili Abidah yang juga anggota Komisi E, ini menegaskan bahwa kedua indikator ini berhubungan erat dengan dua prioritas pembangunan utama yang tercantum dalam RKPD 2024, yakni pemulihan ekonomi kerakyatan melalui sektor sekunder dan pariwisata. serta penguatan konektivitas antar wilayah untuk pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur.
Baca Juga : Jatim Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Fraksi PDIP Dorong Penguatan Perlindungan
"Kami berharap, pemerintah dapat lebih fokus dalam memperbaiki indikator-indikator ini, terutama dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang terlihat dari nilai Indeks Theil dan Indeks Gini," tambah politisi PKB ini.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemantauan kinerja ini adalah sifat data yang digunakan. Laila mengingatkan bahwa meskipun data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sangat berguna, data tersebut bersifat agregatif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
Oleh karena itu, pembahasan lebih mendalam dalam LKPJ diperlukan untuk memastikan apakah data yang disajikan sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat.
Baca Juga : Harga Gabah Anjlok, Fraksi PDIP Jatim Tagih Komitmen Pemerintah Lindungi Petani
Pansus LKPJ juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terkait hasil pembahasan LKPJ 2023.
“Kami ingin memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah pada tahun 2024 benar-benar berdampak pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat," ujarnya.
Laili Abidah berharap agar pembahasan LKPJ 2024 ini menjadi momen yang tepat untuk memastikan pelaksanaan aspirasi masyarakat, yang telah disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan dipertimbangkan dalam pembangunan daerah.
"Ini adalah kesempatan untuk meninjau kembali bagaimana hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur," pungkas Laili Abidah.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
