Portaltiga.com - Anggota DPRD Jatim Dr Hj Laili Abidah S Ag MM menjelaskan, ada tiga dampak besar usaha mikro kecil menengah (UMKM) bagi masyarakat. Agar dampak positif ini bisa dirasakan, maka perlu juga pengkondisian dana APBD dari Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan UMKM mandiri ini
Pertama, UMKM sebagai pemberdayaan ekonomi lokal membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kedua, pengembangan infrastruktur daerah yang didorong oleh keberadaan UMKM, seperti pembangunan jalan, transportasi, dan pusat perdagangan. Ketiga, peningkatan keterampilan dan inovasi, di mana UMKM memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang dan beradaptasi dengan tren pasar.
“Kita harus bisa berkolaborasi dan saling membantu. Banyak UMKM yang menghadapi kendala seperti masalah packaging atau pemasaran. Jika kendala-kendala ini dapat disampaikan dengan tepat, ada peluang besar untuk berkembang,” ungkap Ning Laili, Jumat (7/3/2025).
Meskipun memiliki peran penting dalam ekonomi lokal, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah akses terhadap pembiayaan dan kesulitan dalam pemasaran serta digitalisasi.
Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan modal usaha dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, serta kesulitan memasarkan produk mereka di era digital yang semakin kompetitif.
Ning Laili menekankan pentingnya pelaku UMKM untuk lebih vokal dalam menyampaikan aspirasi mereka, khususnya pada masa reses. Menurutnya, dana APBD yang dikelola oleh legislatif dan eksekutif harus dioptimalkan untuk kepentingan UMKM.
Baca Juga : KPK Rakor di Yogyakarta, Ini Asa Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono
“Pelaku UMKM harus menyuarakan kebutuhan mereka dengan jelas, jangan hanya menunggu bantuan datang. Kita harus aktif menyampaikan apa yang benar-benar diperlukan,” tegasnya.
Diterangkan, reses yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota empat kali dalam setahun, dengan satu kegiatan di enam titik, merupakan kesempatan bagi UMKM untuk menyuarakan kepentingan mereka melalui legislatif.
Ke depan, dengan persaingan ekonomi yang semakin ketat, Ning Laili menekankan pentingnya kolaborasi antara UMKM, eksekutif, dan legislatif agar program-program yang dikeluarkan tepat sasaran. Dibutuhkan juga penambahan dana APBD yang dilewatkan pada legislatif dan eksekutif untuk UMKM di Jatim agar tetap bisa hidup.
Baca Juga : Fraksi PDIP DPRD Jatim Warning Gubernur Khofifah: WFA Jangan Ganggu Layanan Publik
“Penting untuk bersuara dan ‘jemput bola’. Kita harus memprogramkan langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. DPRD Provinsi juga memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan kebijakan yang dikeluarkan berpihak pada UMKM,” tambahnya.
Selain berkontribusi pada perekonomian, UMKM juga memiliki peran penting dalam menjaga budaya lokal. Produk-produk seperti batik, perhiasan perak, dan bordir bukan hanya industri kreatif, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang harus terus dijaga dan dikembangkan.
“Kadang bukan soal kepintaran, tetapi keberanian untuk mengambil peluang. Dengan inovasi dan kerja sama yang kuat, masa depan UMKM akan semakin cerah,” ujar Ning Laili.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
