Portaltiga.com - Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), ribuan buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan, Rabu (01/05/24).
Pantauan di lokasi, ribuan buruh dengan menggunakan puluhan kendaraaan roda dua, puluhan kendaraan roda empat, truk trailer, bus dan beberapa mobil komamdo datang di depan kantor Gubernur sekitar pukul 14.30 siang. Mereka berasal dari kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik dan Mojokerto.
Sementara ratusan buruh dari kota Surabaya yang menggunakan kendaraan roda dua dan mobil sudah terlebih dahulu menunggu di depan kantor Gubernur mulai pukul 13.00 WIB siang.
Dalam peringatan hari buruh ini, Pemprov Jatim juga menyediakan panggung orasi yang di pasang di depan pintu masuk kantor Gubernur Jl Pahlawan, yang akan digunakan oleh buruh untuk berorasi dan menyampaikan aspirasinya di hari buruh internasional ini (May Day).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Provinsi Jawa Timur, Jazuli, S.H. menyatakan bahwa pada Peringatan hari buruh kali ini, seluruh buruh di Jatim sepakat untuk membawa tuntutan perihal ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
"Perihal Ketenagakerjaan, Kita akan menuntut kepada pemerintah untuk mencabut UU Omnibus Law No. 6 Tahun 2023, menolak secara keras upah murah, dan hapus sistem kerja outsourcing demi kesejahteraan tenaga kerja," ujarnya saat dikonfirmasi dinkantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya.
Jazuli menambahkan, bahwa dirinya dan seluruh buruh di Jatim juga menagih janji politik Gubernur Khofifah dan Ketua DPRD Jatim yang pernah menjanjikan pembentukan Perda Jawa Timur tentang sistem jaminan pesangon.
Baca Juga : Pantau Ketat Pendatang Baru Masuk Surabaya Pasca-Lebaran, RT-RW Monitor!
"Wacana pembentukan Perda ini merupakan janji politik gubernur dengan ketua DPRD saat awal menjabat untuk periode 2019-2024, namun sampai akhir masa jabatan Perda sistem jaminan pesangon ini tak kunjung terealisasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Jazuli mengungkapkan tuntutan buruh di Jatim lainnya, menuntut kepada Pemprov untuk membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sebagai amanah dari UU No. 4 tahun 2009 jo PP No. 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.
"Kita menuntut kepada Pemprov untuk segera membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan buruknya layanan rumah sakit khususnya terhadap pasien BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Baca Juga : Harapan Pedagang Pasar Kilometer Surabaya untuk Prabowo-Gibran
Selain itu, Jazuli membeberkan tuntutan buruh Jatim lainnya untuk menuntut kepada pemerintah agar memenuhi hak buruh atas jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
"Kami minta kepada Pemprov alokasikan anggaran APBD untuk bayar iuran BPJS masyarakat miskin, berikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak menjamin BPJS kepada pekerjanya, menjamin layanan kesehatan bagi buruh yang pengusahanya lalai membayar iuran, dan terakhir dari kami prioritaskan kuota PPDB SMA/SMK jalur afirmasi untuk anak buruh yang orangtuanya mengalami PHK," pungkasnya.
Sementara itu selain para buruh, di peringatan May Day ini puluhan mahasiswa juga menggelar aksi didepan Gudeng Grahadi. Dai pantauan dilapangan mereka berasa dari BEM Unair dan beberapa BEM perguruan tinggi di Kota Surabaya.
Aksi mereka juga menutup jalan Gubernur Surya depan gedung Grahadi. Aksi mereka berjalan tertib, dibawah pengamanan pihak kepolisian mereka menggelar orasi dan membentangkan poster untuk menyuarakan agar kesejahteraan buruh diperhatikan oleh pemerintah.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
