Politika

JAKA Desak Khofifah Mundur dari Ketua IKA UA, Ini Alasannya

Portaltiga.com - Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) mendesak Khofifah Indar Parawansa mundur dari Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UA).

Ketua Muslimat NU itu dinilai salah memberikam dukungan ke Paslon 02. Pasangan Prabowo-Gibran dinilai memiliki rekam jejak yang kurang bagus,

"JAKA menyayangkan sikap Ibu Khofifah sebagai Ketua IKA UA yang menjadi bagian dari tim sukses paslon 02 yang memiliki rekam jejak tidak bagus. Capresnya diduga memiliki potensi pelanggar HAM berat dan Cawapresnya merupakan produk Mahkamah Konstitusi (MK) yang penuh dengan pelanggaran etik," ujar Ketua JAKA, Teguh Prihandoko, dalam keterangan pers, Kamis (25/1/2024).

JAKA merupakan wadah alumni Unair yang memberikan dukungan kepada Paslon 03 Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Pada Pilpres 2014 dan 2019, JAKA mendukung Jokowi sebagai capres, dan berhasil menghantarkan Jokowi menjadi presiden hingga dua periode.

Menurut Teguh, sikap Khofifah ini bertentangan dengan tagline Unair "Excellent with Morality". Sebagai alumni yang merupakan bagian dari civitas akademika, Khofifah seharusnya memahami betul dan berkomitmen untuk mengimplementasi nilai-nilai dari "Excellent with Morality" ini.

Teguh yang merupakan aktivis 98 ini kemudian menilik lagi ke belakang saat masa jatuhnya Orde Baru. Dia mengingatkan akan adanya 13 korban penghilangan paksa atau penculikan para aktivis yang diantaranya berasal dari Unair.

Mereka yakni Herman Hendrawan dari FISIP Prodi Ilmu Politik angkatan 1990 dan Petrus Bima Anugerah (Bimo) yang juga dari Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 1993, yang merupakan junior dari Khofifah.

Baca Juga : Coblosan Ulang 10 TPS di Surabaya, Prabowo-Gibran Tetap Unggul Telak

"Seandainya teman-teman itu selamat dari penculikan, mereka akan menjadi manusia yang mumpuni (excellent) dan mempunyai moral yang baik dalam berkehidupan bernegara. Sayangnya sampai saat ini nasib kawan-kawan yang merupakan pahlawan reformasi ini tidak jelas nasibnya, masih hidup atau sudah tiada," papar Teguh.

"Bahkan kalau sudah tiada tidak ada kuburnya yang bisa diziarahi keluarganya. Itu semua merupakan hasil dari jejak rekam calon presiden yang potensi melanggar HAM berat," lanjutnya.

Kata Teguh, Cawapresnya juga demikian. Gibran Rakabuming Raka merupakan calon yang tidak legitimated, karena merupakan hasil keputusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik.

Baca Juga : International Stand Up to Bullying Day, Khofifah Ajak Cegah Perundungan di Semua Lini

Hal itu terbukti dengan putusam Mahkamah Kehormatan MK, yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar Usman merupakan paman dari cawapresnya Prabowo.

"Keputusan MK sarat dengan nuansa nepotisme, ada hubungan paman dan keponakan. Membasmi nepotisme adalah salah satu tujuan dari reformasi. Reformasi dengan tumbal aktivis dari mahasiwa Unair yang dinyatakan hilang karena penculikan atau penghilangan paksa," ungkapnya.

Teguh menegaskan, JAKA merupakan komunitas alumni Unair tetap konsisten dalam perjuangannya, untuk tidak memilih calon presiden dan berpotensi melanggar HAM berat sejak 2019.

"Kami mengajak kepada seluruh civitas akademisi Unair untuk menolak dengan tidak memilih pasangan calon yang potensi pelanggaran HAM dan produk MK yang melanggar etik dan nepotisme," pungkasnya.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait