• Sabtu, 04 Feb 2023 02:09 WIB

Penggunaan Smart Card Terminal Anjuk Ladang Tak Maksimal

Penggunaan Smart Card Terminal Anjuk Ladang Tak Maksimal

Portaltiga.com - Program smart card di Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Program yang diinisiaisi oleh Dinas Perhubungan Jatim dan diresmikan penggunaannya oleh Gubenur Khofifah 29 September 2021 lalu ternyata masih sebatas pada pendataan keluar masuk bus saja. Belum pada sistem pembayaran cashless secara elektronik atau e-payment seperti yang diharapkan. Inilah temuan Komisi D DPRD Jatim yang melakukan sidak langsung ke terminal yang ada di Ringin Anom Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk ini. Anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan mengatakan, komisinya ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan smartcard ini dilakukan di terminal tipe B tersebut. "Ini kan baru sekitar 3 bulanan (dicanangkan). Kami ingin tahu seperti apa perkembangannya. Memang harus ada pembenahan dan peningkatan. Kami lihat butuh sosialisasi agar stake holder memahami apa itu smartcard, keuntungan dan kemudahannya apa. Sebab di lapangan masih terlihat sebatas memudahkan pendataan secara komputerisasi saja. untuk mengganti pendataan secara manual atau paperless bus yang masuk keluar terminal," ungkap politisi PDIP ini, usai lakukan sidak ke Anjuk Ladang, Senin (28/12/2021) lalu. "Jadi sekadar tahu bus ini masuk terminal atau tidak, kalau tidak masuk berarti bus tersebut ambil penumpang di luar terminal. Belum seperti yang menjadi harapan yang ditargetkan, menjadi kartu yang bisa digunakan untuk pembayaran elektronik di terminal, baik penumpang maupun sopir. Ini masih sederhanalah," lajutnya. Meski mengaku kecewa namun Komisi D kata pria asli Banyuwangi ini sangat memahami kenapa perkembangannya masih lambat. Namun program ini tetap harus diapresiasi sebagai lompatan yang bagus. "Tapi kami tetap sangat mengapresiasi dengan semangat yang diusung oleh Dishub untuk memudahkan pendataan termasuk kemudahan pembayaran di terminal. Kami tetap berharap ini bisa dikembangkan ke terminal tipe B yang menjadi kewenangan pemprov se Jatim dengan smartcard ini, maka data bisa terkoneksi di setiap terminal dengan smartcard dan cashless. Dan disetiap terminal ini pembayaran bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era digital dengan e-money," harapnya. Komisi D juga akan melakukan evaluasi termasuk kebutuhan anggaran agar program ini bisa dinikmati kemudahannya oleh masyarakat. Selain soal smartcard juga Komisi D mengaku prihatin, karena ternyata hampir semua terminal di Jatim penumpang pengguna bus umum mengalami penurunan. "Ini hampir dialami semua terminal karena jumlah penumpang yang makin sedikit, karena menggunakan moda transportasi lain atau kendaraan pribadi," ungkapnya. Apalagi keberadaan tol panjang, kata Martin, masih belum terintegrasi secara langsung ke terminal bus. "Sudah waktunya dipikir adanya terminal pengumpan, atau terminal yang terintegrasi dengan tol panjang. banyak masyarakat yang senang kalau bisa terintegrasi dengan tol," tandasnya. Martin mengatakan, Komisi D akan terus memantau program ini termasuk berbagai fasilitas di terminal yang menjadi kewenangan Pemprov, agar masyarakat lebih memilih moda transportasi bus, baik itu AKDP (Antar kota Dalam Provinsi) atau AKAP (Antar Kota Antar Provinsi). "Program yang bagus ini jangan sampai gagal, kami ingin ini terus ada progresnya. Sehingga visi dan misinya agar untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di era digital yang terus berkembang, dengan akselerasi tinggi melalui inovasi berbasis teknologi informasi. Sekaligus sebagai upaya penunjang optimalisasi kinerja angkutan jalan di Jawa Timur benar benar terwujud," katanya optimistis. Menurut dia, ini transformasi digital bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan sistem uang elektronik. Terutama sebagai proses transaksi di semua sektor. Seperti untuk mengetahui tarif bis, jam keberangkatan, tujuan dan jumlah penumpang dalam bis AKDP. (wan/abi)