Baca Juga : Mantan Wartawan di Kediri Nyaleg, Full Support UMKM
Portaltiga.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendukung penuh Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Pasalnya, rancangan undang-undang ini adalah sebuah terobosan terhadap tumpang-tindihnya peraturan perundangan dan panjangnya alur birokrasi. Hal ini dikatakan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat menjawab salah satu pertanyaan wartawan dalam diskusi bersama media di sela kegiatan Workshop Pendalaman Tugas Anggota DPRD Fraksi Partai NasDem Tingkat I dan II se-Jatim, di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (7/3/2020). "Menjawab pertanyaan bagaimana sikap NasDem terhadap Omnibus Law yang masih prokontra. Tidak ada alasan bagi NasDem untuk tidak mendukung Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Pertama, omnibus law itu bukan hanya Cipta Kerja. Ada dua rancangan omnibus lainnya. Kedua, mungkin omnibus ini ada kekurangannya, tapi itu tidak berarti harus ditolak begitu saja. Tinggal dikritisi dan diperbaiki saja, terang Willy. Selain itu, baik RUU Omnibus Law Cipta Kerja, perpajakan, maupun ibu kota negara, pada prinsipnya adalah mengharmonisasi seluruh UU terkait. Dengan demikian, dalam hemat Willy, tata perundangan kedepan akan menjadi lebih baik. "Bahwa dalam Omnibus Cipta Kerja atau yang lainnya itu ada yang harus diperbaiki, itu pasti. Itulah gunanya kita bersidang. Itulah gunanya kita mendengarkan aspirasi, pandangan, koreksi, dari pihak manapun," kata dia. Willy menyatakan, republik ini dibangun oleh semua untuk semua. Bukan dari segolongan orang untuk sekelompok pihak. Oleh karena itu, dalam konteks omnibus law, khususnya Cipta Kerja, segala pertimbangan harus dikaji, segala masukan harus ditampung. Tidak hanya menimbang dari satu sudut pandang saja. Oleh sebab itu, ia mengaku terkejut munculnya spanduk di Jakarta, Banten dan Bali, yang bertuliskan Partai NasDem menolak Omnibus Law, dan menyebut Presiden Jokowi sebagai penghianat. "Padahal, Fraksi Partai NasDem di DPR RI paling terdepan mendukung Omnibus Law. Kalian bisa cek ombak di fraksi partai lain, bahwa NasDem lah yang pasang badan terdepan untuk Omnibus Law," katanya. NasDem sendiri, lanjutnya, saat ini tengah menyusun daftar inventarisasi masalah dari Omnibus Law Cipta Kerja. Semangat yang dibawa adalah fokus pada tujuan yang ingin dicapai dari RUU tersebut, yakni terbukanya lapangan kerja bagi sebanyak-banyaknya angkatan kerja. Ini penting mengingat jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup besar. Diungkap, data terakhir BPS menyebutkan jumlah angkatan kerja pada 2019 kemarin sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding 2018. Dari angka tersebut, tingkat pengangguran terbukanya berada di angka 5,28 persen. "Ini artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada 5 orang yang masih menganggur. Ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Apalagi Indonesia tengah mengalami bonus demografi," tegas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini. NasDem menaruh perhatian pada terjaminnya hak-hak pekerja. Dalam pandangannya, mestinya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara RUU Cipta Kerja dengan hak-hak pekerja. "Itulah yang saat ini masih dinventarisir oleh tim dari Fraksi Partai NasDem agar bisa ditemukan formula yang on the track sesuai tujuan, yakni investasi dan lapangan kerja, namun tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan," tutupnya. Sementara itu, terkait workshop Sekretaris DPW NasDem Jawa Timur, kegiatan ini untuk mengolaborasi antara partai dengan anggota DPRD se-Jawa Timur baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. "DPRD saat ini dihadapkan pada dua persoalan yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat dan jalan politiknya. Ini harus diseimbangkan agar tetap bisa berorientasi pada kepentingan rakyat," ujar Aminurokhman. Dalam workshop tersebut, NasDem juga akan mengkonsolidasikan kadernya untuk menyambut Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan dipimpin langsung Waketum NasDem, Ahmad Ali. "DPP memberikan arahan agar DPRD bisa mengambil peran yang proporsional untuk menyongsong Pilkada 2020," lanjut Aminurokhman. Konsolidasi tersebut menjadi momen penting untuk memanaskan mesin partai karena NasDem akan memberikan dukungan kepada calon-calon kepala daerah dan harus menang walaupun tanpa mahar. Menurut pria yang pernah menjabat Wali Kota Pasuruan dua periode itu, NasDem akan menjadikan survei elektabilitas sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah walaupun calon kepala daerah tersebut memiliki keterbatasan sumber dana. "Itu akan kita support, wujudnya memang tidak harus berbentuk material tapi ada sarana dan prasarana yang bisa menunjang," tegas Legislator NasDem itu. Anggota DPR RI dari Dapil Jatim II itu menjelaskan brand antimahar akan terus digelorakan karena terbukti memberikan dampak positif bagi NasDem. Salah satunya, NasDem dari peringkat 9 di DPR RI naik ke peringkat 4. Selain itu banyak calon kepala daerah yang didukung NasDem memenangkan Pilkada di daerahnya masing-masing. (bbs/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
