Baca Juga : Komisi D Matangkan Trans Jatim Koridor IV, Koordinasi Bareng Dishub Jatim dan Pemkab Gresik
Portaltiga.com - Komisi D DPRD Jatim melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Blitar untuk mengetahui perkembangan Proyek Strategis Nasional, yaitu Jalur Lintas Selatan (JLS) atau juga disebut Pansela. Dalam kesempatan tersebut, pihak Dinas PUPR Pemkab Blitar salah satunya menyampaikan agar tiga jalan sirip JLS diambil alih pemerintah provinsi. Alasannya. anggaran Pemkab Blitar tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan jalan tersebut. Tiga jalan sirip tersebut yakni simpang Brongkos sampai Wates, Kuningan sampai Kanigoro dan Kademangan hingga Tambakrejo. Saat ini kondisi ketiga jalan sirip tersebut kurang representatif. Selain sempit dan bergelombang, beberapa di antaranya juga rusak dan perlu pembenahan. Kepala Dinas PUPR Pemkab Blitar Dicky Cobandono mengaku berterima kasih atas perhatian yang diberikan Komisi D DPRD Jatim. Diakui, pihaknya memang mengalami kesulitan dana terkait pembangunan jalan-jalan sirip JLS. "Kami memang mengalami kesulitan (pembiayaan). Sehingga pemerintah daerah sangat berharap pada provinsi maupun pusat, ini untuk sama-sama karena di sini (Blitar) ada proyek-proyek nasional. Pansela. Ini harus disambut dengan sirip-sirip yang tentunya akan meningkatkan perekonomian. Di Blitar Selatan Khususnya," kata Dicky, Jumat (10/6/2022). Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Jatim Guntur Wahono menyatakan siap memberi dukungan untuk mendukung proyek nasional JLS. Namun demikian, tidak bisa serta merta langsung mengambil alih jalan sirip seperti yang diharapkan Pemkab Blitar. Sebetulnya, kata Guntur, ada tiga pilihan jalan sirip. Tetapi ini perlu kajian karena di masing-masing jalan sirip itu ada kekurangan dan kelebihan. "Kekurangannya dimana? Ada tanjakan yang terlalu tinggi. Itu bisa berakibat fatal pada kendaraan yang lalu lalang," kata politisi PDI Perjuangan ini. "Nah, keuntungannya apa? Mungkin aksesnya lebih luas dibanding tempat lain. Tetapi ada juga jalurnya lebih pendek tapi jalannya masih kecil. Nah, ini persoalan, sehingga perlu kajian-kajian, mana yang harus diambil," imbuh dia. Sehingga, tegas Guntur, nanti dalam melakukan pembiayaan pihak provinsi tidak keliru sasaran. Guntur mengakui, memang untuk pembiayaan jalan ini butuh bantuan APBD provinsi juga nasional. Permasalahan ini sudah pernah disampaikan ke pihak Pemprov Jatim. "Namun belum pernah dibicarakan bersama kami (DPRD Jatim). Selanjutnya, kami akan mengajak Dinas PUPR Provinsi Jatim terkait dengan permasalahan ini," pungkasnya. (zaq/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.