Baca Juga : Warga Surabaya Sambat Zonasi, Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Sampaikan Ini
Portaltiga.com - Anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah menggelar jaring aspirasi masyarakat di Madrasah Diniyah Al Hikmah, Lebaksono, Kecamatan Pungging, Mojokerto, Kamis (17/9/2020). Ini merupakan rangkaian reses kedua tahun 2020 yang dijalani wakil rakyat dari dapil Mojokerto-Jombang. Di Madrasah Diniyah Al Hikmah, salah satu aspirasi yang diserap adalah keluhan tentang uang bisyaroh pengajar taman pendidikan Alquran (TPQ) sangat minim. "Dulu itu sekitar 15 tahun yang lalu ada bantuan dari pemerintah. Dari Rp100 ribu, lalu jadi Rp75 ribu sampai kini malah tidak ada. Sekarang itu hanya dapat bisyaroh dari murid-murid," ungkap Ninik, warga Lebaksono. Ia mengakui guru TPQ memang dilandasi keikhlasan. Namun jika guru-guru lain dapat bantuan, mengapa guru TPQ juga tidak mendapat bantuan dana. "Memang guru TPQ itu lillahi ta'ala. Tapi kalau guru lain dapat, mengapa kita yang di TPQ tidak dapat. Jadi kami mohon diperjuangkan agar bantuan seperti dulu ada lagi," imbuh dia. Sedangkan Yanto dari Pacet, ingin ada pendampingan di pondok pesantren. Ini terkait adanya program One Pesantren One Product (OPOP). "Kami merasa perlu ada pendampingan dan pelatihan agar produk-produk yang dihasilkan tersebut berkualitas," ucap Yanto. Menanggapi hal itu, Athoillah mengaku memang TPQ harus mendapat perhatian. Mengingat TPQ adalah tempat pendidikan yang penting untuk pembentukan karakter anak. "TPQ adalah tonggak pembangunan karakter yang harus mendapat perhatian," kata anggota Komisi B DPRD Jatim ini. Sedangkan terkait OPOP, Athoillah mengakui memang selama ini hanya penyaluran program. Tanpa dibarengi pelatihan atau pendampingan di tiap-tiap pesantren. "OPOP selama dua tahun berjalan hanya sebatas penyaluran program. Padahal butuh pelatihan agar potensi yang ada di dalam pondok bisa digarap maksimal. Pondok pasar yang potensial. Setidaknya satu pondok santrinya 5 ribu orang. Setiap produk minimal dibeli santrinya sendiri, itu kan cukup besar," urai pria yang biasa disapa Gus Atho' ini. Di lokasi yang lain, Gus Atho' mendapat keluhan tentang kelangkaan pupuk. Aspirasi ini diserapnya saat reses di Dusun Balongombo, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, beberapa waktu lalu. Masalah pupuk ini tak hanya dialami masyarakat Jombang, petani di berbagai daerah di Jatim juga sama mengeluh sulitnya mendapat bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Yang jelas, kami akan berjuang membantu petani demi kesejahteraan mereka," kata politisi PKB ini. Ia menganggap wajar jika banyak petani di Jatim belum menerima bantuan pupuk subsidi. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan pupuk untuk Jatim hanya sebanyak 1.349.594 ton pada tahun 2020. Tapi alhamdulillah setelah Komisi B berdiskusi berhasil meyakinkan Kementan. Sehingga ada penambahan pupuk bersubsidi untuk Jatim tahun anggaran 2020 ini, kata dia. Kementan menambah pupuk bersubsidi sebanyak 918.233 ton, menjadi 2.367.827 ton pada tahun ini. Jutaan ton pupuk bersubsidi itu terdiri dari lima jenis pupuk, yaitu pupuk urea 814.302 ton, pupuk SP-36 95.553 ton, pupuk jenis ZA 303.497 ton, pupuk NPK 718.046 ton dan pupuk organik sebanyak 336.429 ton. Tentu ini menjadi angin segar bagi petani di Jatim. Tentu kami akan mengawal sampai benar-benar terealisasi untuk para petani, kata pria berkacamata ini. Terkait dengan pemberdayaan ekonomi, Gus Atho menyebut ada banyak peluang bisnis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya pelatihan membuat kue, hidroponik, dan lainnya. Yang jelas, kami akan bantu agar masyarakat bisa dapat pelatihan keahlian, itu sangat penting untuk meningkatkan UMKM. Karena roda perekonomian dampak terbesar berasal dari UMKM, jelas cucu dari KH Bisri Syansuri ini. Kemudian aspirasi terkait kartu tani dan bansos merupakan kebijakan langsung dari pusat, akibatnya banyak daerah di Jatim mengeluhkan perihal tersebut. Ia berkomitmen mengawal masalah itu ke Pemprov Jatim. "Kami nanti juga akan menyampaikan ke Pemprov Jatim agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal kartu tani, juga terkait bansos. Sehingga daerah-daerah bisa paham bagaimana bisa mendapat kartu tani, tegasnya. (zaq/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.