Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim
Portaltiga.com - Ratusan pengemudi ojek Becak Motor (Bentor) di Surabaya kembali menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Senin (5/8/2019). Pada Jumat (2/8) lalu mereka gagal menemui Gubernur Jatim. Tuntutan mereka juga masih sama, yakni berharap pemerintah provinsi ikut campur tangan persoalan yang tengah dihadapi ratusan pengemudi ojek Bentor, dimana ada sebanyak 120 bentor yang dirazia Satpol PP Kota Surabaya hingga sekarang belum dikembalikan sehingga mereka tak bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Kuasa hukum pengemudi ojek bentor, M. Sholeh mengatakan bahwa kedatangan ratusan pengemudi bentor itu merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang gagal menemui Gubernur maupun Wakil Gubernur Jatim. Jumat kemarin kita ingin menemui Gubernur atau Wakil Gubernur, tapi ternyata tidak di lokasi jadi sekarang kita datang ke Dewan Jatim karena kabarnya bertepatan dengan paripurna tapi ternyata diundur, jelas Soleh. Lebih jauh pengacara yang suka menangani kasus kontroversial ini menjelaskan bahwa perwakilan pengemudi ojek bentor ditemui wakil ketua komisi E DPRD Jatim Suli Daim dan beberapa anggota komisi bidang kesra lainnya Komisi E menjanjikan siap menfasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak Satpol PP dan kepolisian. Bahkan pimpinan dewan juga meminta besok datang lagi untuk dipertemukan dengan Gubernur Jatim, kata Soleh. Tuntutan kami, tegas Soleh hanya dua. Pertama bentor yang dirazia supaya dilepaskan kembali, dan kedua berharap adanya payung hukum untuk melindungi bentor bisa tetap beroperasi "Para pengemudi ojek bentor itu tidak mengerti soal hukum dan aturan, yang penting mereka bisa cari uang dengan halal untuk keluarga. Makanya pemerintah perlu melindungi selagi belum bisa membuat lapangan kerja pengganti bagi ojek bentor, dalih Soleh. Sementara itu wakil ketua komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengaku persoalan yang dihadapi para ojek bentor ini memang dilematik. Sebab di satu sisi sesuai aturan lalu lintas, bentor memang belum diatur secara spesifik sehingga hal itu menjadi dasar Satpol PP Kota Surabaya melakukan razia. Di sisi lain, bentor merupakan karya inovasi dari masyarakat untuk mengganti tenaga manusia dengan mesin. Namun dari sisi keselamatan penumpang memang masih jauh dari kelayakan dan kepatutan. Makanya para pihak terkait perlu duduk bersama, sebab masyarakat juga butuh pekerjaan tapi pemerintah perlu mengatur agar resiko yang bisa dialami penumpang bentor bisa diminimalisir, kata politisi asal Fraksi PAN. Saya optimis masyarakat khususnya pengemudi ojek Bentor mau mematuhi aturan asal pemerintah memberikan solusi yang terbaik. Kalau pemerintah abai ya bisa menjadi gunung es sebab keberadaan bentor itu bukan hanya di Surabaya tapi sudah merata di seluruh daerah di Jatim, tambah Suli Daim. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/baca-8644-gagal-temui-gubernur-jatim-ratusan-ojek-bentor-wadul-dewan
