Baca Juga : Calon Kepala Daerah Incumbent Dengarkan Kata KPK Ini!
Portaltiga.com - Aktivis anti korupsi dari Univeritas Muhamadiyah Surabaya Umar Salahudin meminta agar KPK juga mengawasi potensi jual beli jabatan di Jawa Timur. Pasalnya, wilayah Jawa Timur kasus korupsi tergolong cukup tinggi. "Saya menduga juga terjadi di Jawa Timur. KPK harus awasi terus promosi jabatan di Kementerian maupun di daerah," kata Umar, ketika dikonfirmasi pada Minggu (17/3/2019). Dia mengatakan, jual beli jabatan seperti yang dilakukan ketua PPP Romahurmuzzy sebenarnya sudah sering dilakukan oleh pejabat. Bahkan, modus itu kerap dilukan di berbagai daerah. Rommy sendiri ditangkap KPK di Surabaya dalam dugaan kasus jual beli jabatan di Kemenag. "Kasus Romi jual beli jabatan, bukan hal baru dan udah bukan rahasia umum lagi. Kasus klaten dan daerah lain kerapkali muncul, kali kasus romi di kemenag," jelas dosen yang juga aktivis Malang Corruption Watch ini. Dikatakan Umar, sebenarnya, kasus jual beli jabatan seperti fenomena gunung es. Selain di Kementrian, kasus itu juga berpotensi terjadi di dinas-dinas yang ada di daerah, termasuk Jawa Timur. "Kasus Jual beli jabatan laiknya fenomena gunung es, kasus serupa patut diduga di dinas dinas, jabatan-jabatan lainnya," jelasnya. Kedepan, mekanisme seleksi dan promosi jabatan harus diperbaiki, agar transapran dan akuntabel. "Kita sangat prihatin, birokrasi kita sarat koruptif dgn praktik-praktik jual beli jabatan. Ke depan perlu ada perbaikan seleksi dan promosi jabatan yg lebih bersih, transparan dan akuntabel," pungkasnya. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/baca-7884-kpk-harus-awasi-potensi-jual-beli-jabatan-di-jatim
