Advertorial

DPRD Surabaya Kawal Pemecahan RT di Bendul Merisi Jaya agar Administrasi Lebih Lancar

Portaltiga.com – Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhaimin, mendorong percepatan pemecahan RT di kawasan Bendulmerisi Jaya, RT 3 RW 3, Surabaya. Ia menilai pemecahan RT penting untuk memudahkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan maupun kebutuhan sosial lainnya.

“Kalau ini sudah menjadi RT sendiri, jumlahnya awalnya nggak empat RT menjadi empat RT. Dulu kan ada RT 00, RW 00, sekarang sudah jelas ada RT berapa, RW berapa. Jadi tinggal dimantapkan status tanahnya saja,” kata Muhaimin saat reses di Bendulmerisi Jaya, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, meski kepengurusan RT dan RW di wilayah tersebut sudah sah, masih ada kendala terkait status tanah yang belum memenuhi syarat secara administratif. Kondisi ini membuat sejumlah urusan kependudukan warga kerap terhambat.

“Kalau status tanah masih dipersoalkan, kasihan warga. Untuk urusan administrasi jadi terkendala. Padahal mereka sudah jelas ikut RT 3 ini,” ujarnya.

Baca Juga : DPRD Surabaya Minta Pemkot Surabaya Serius Tangani BPJS Nonaktif dan Banjir

Muhaimin menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan mengkomunikasikan persoalan itu ke lurah, camat, hingga pemerintah kota.

Baca Juga : DPRD Surabaya Soroti Keluhan Warga soal Data Desil, Minta Pemkot Perkuat Pendampingan

“Tentunya kami telusuri dan kami bahas, karena masukan warga ini bagus. Di Surabaya sebenarnya sudah tidak ada lagi kasus seperti ini,” jelasnya.

Selain soal pemecahan RT, warga juga menyampaikan aspirasi lain, mulai dari bantuan sosial, kebutuhan tempat ibadah, hingga stabilitas harga sembako. Muhaimin berkomitmen mengawal semua masukan itu agar bisa ditindaklanjuti melalui program pemerintah maupun lembaga terkait.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

Warga Lansia Masuk Desil 9, DPRD Surabaya Soroti Akurasi Data Bantuan

Akurasi data desil di Kota Surabaya kembali menjadi sorotan setelah ditemukan warga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan justru tercatat dalam desil 9. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil pemeringkatan dengan kondisi …